MALANG, Tugujatim.id – Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menyatakan bahwa capaian angka stunting di Kota Malang, Jawa Timur, pada 2022 berada di angka 18 persen. Capaian ini dinilai masih jauh dari target nasional yakni di angka 14 persen sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021.
Atas hasil ini, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah preventif hingga kuratif untuk bisa menekan angka stunting.
“Untuk bisa menekan itu kami telah melakukan langkah preventif mulai dari calon pengantin, kita bekerjasama dengan KUA, kita berikan edukasi terkait bahaya pernikahan dini hingga kesehatan reproduksi,” ujarnya, pada Rabu (30/08/2023).
Donny melanjutkan, di setiap kelurahan terdapat petugas pendamping yang aktif memberikan edukasi masalah stunting kepada setiap keluarga. Langkah preventif itu dikerjasamakan dengan beberapa pihak mulai pemuda, kampus, dan masyarakat.
“Di setiap kelurahan kami ada pendamping, mulai dari pemuda, perguruan tinggi, mereka akan membantu memberi edukasi kepada setiap keluarga yang beresiko terkena stunting,” ungkap mantan Kahumas Pemkot Malang itu.
Sementara dari sisi kuratif, untuk menangani masalah stunting, Dinsos P3AP2KB Kota Malang berkolaborasi dengan Ibu-Ibu PKK dengan membentuk dapur sehat di sejumlah kelurahan. Hal itu gunanya untuk memenuhi standar kecukupan gizi. “Kami bekerjasama dengan Ibu-Ibu PKK di tiap kelurahan, hal itu untuk memenuhi asupan gizi kepada setiap keluarga yang berpotensi stunting,” ujarnya.
Selain dapur gizi, langkah preventif lain yang ditempuh oleh Dinsos P3AP2KB adalah pemberian bantuan sosial (bansos) yang berisi paket susu dan telur yang ditujukan untuk keluarga yang mengalami masalah stunting.
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa ada perbedaan data yang dikeluarkan oleh SSGI, BKKBN, dan bulan timbang terkait angka stunting.
“Planning kita di tahun 2023 ini di angka 16 persen, meski target nasional di tahun 2024 harus 14 persen. Tahun 2023 ini kita bisa 14 (persen), nah saat awal kita rembug, disepakati angka stunting di 16 persen. Saat ini tengah berlangsung survei,” ungkap Sofyan Edi.
Baginya, permasalahan stunting diperlukan kolaborasi bersama dengan semua stake holder. “Menyelesaikan stunting bukan hanya urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu. Namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal,” pungkasnya.
Reporter: Yona Arianto
Editor: Lizya Kristanti
