SURABAYA, Tugujatim.id – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Nico Afinta, dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito pada Senin malam (07/06/2021) rapat koordinasi (rakor) terkait penanganan Covid-19 di Gedung Rupatama Mapolda Jatim.
Selain Forkopimda Jatim, hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Wali Kota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Prov Jatim, dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Timur secara virtual.
Dalam kegiatan tersebut, Kadinkes Provinsi Jatim memberikan pemaparan terkait kondisi saat ini di antaranya:
Tren rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit di beberapa daerah kabupaten/kota mencapai 25%. Tingkat persentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13% pada dosis I dan 30,32 % pada dosis ke II per 6 Juni 2021.
Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Jatim juga menyampaikan pemaparan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jatim.
Tingkat kematian di Jawa Timur akibat Covid- 19 mencapai 2,78%, sementara itu tingkat penggunaan BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%. Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur. Karena itu, perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat.
Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menerangkan terkait epicentrum zona merah, yakni Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi Lebaran ketupat serta PMI yang mengabaikan prokes.
“Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab massal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi epicentrum persebaran Covid-19,” jelas Abdul Latif pada Senin (07/06/2021).
Sementara itu, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menerangkan, tingkat ketersediaan BOR di rumah sakit di Kabupaten Madiun mencapai 35%. Selain itu, juga menerapkan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat Madiun yang terpapar Covid- 19 untuk menekan tingkat persebaran Covid-19.
Selain itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menerangkan, terkait tingkat ketersediaan BOR di Kabupaten Tulungagung yang mencapai 63%. Selain itu, tingkat penambahan kasus aktif dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan tapi tidak signifikan.
Wali Kota Madiun Drs H. Maidi SH MM MPd pun menyampaikan, tingkat ketersediaan BOR di Kota Madiun yang mencapai 69% serta upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun.
Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin menerangkan, kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Trenggalek mencapai 86 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Trenggalek mencapai 30%.
Paparan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas SPd, SS MSi menerangkan, kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mencapai 101 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Banyuwangi mencapai 51%. Sedangkan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menjelaskan terkait tingkat keterpakaian BOR di Kabupten Bojonegoro yang mencapai 58%.
Dari pemaparan bupati/wali kota di Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19, yakni melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan, serta penerapan protokol kesehatan.
“Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Suharyanto.
Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.
“Fokus penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Geger,” ungkap Irjen Pol Nico.
Dia menambahkan Kapolda melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di segala sektor lini untuk menangani Covid-19,” tambahnya.
Tidak hanya bupati dan wali kota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.
“Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus jika diantisipasi pada dua minggu sebelumnya, maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2.000 kasus aktif,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.
Sementara itu, dia juga memberikan pengarahan di antaranya, pastikan ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri hingga memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19.
“Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing, dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar stakeholder dalam menangani kasus Covid-19,” lanjut dia.
Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak lupa juga memberikan pengarahan. Dia menyebutkan, Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencegahan penularan Covid-19, terutama untuk varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi PMI yang kembali ke Jatim dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di Asrama Haji maupun pos PPKM Mikro masing-masing wilayah.
“Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami forkopimda bersama-sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen massal maupun 3T,” jelasnya.
