SURABAYA, Tugujatim.id – Sebanyak 6 juta data pajak masyarakat Indonesia yang berada dalam pengamanan Kementerian Keuangan RI dibocorkan dan dijual oleh hacker Bjorka.
Sebelumnya, pada 2022 lalu Bjorka sudah menggegerkan publik karena meretas data Kementerian Kominfo. Kini, giliran data pajak milik Kementerian Keuangan yang menjadi incarannya.
Setidaknya, 6 juta data pajak mulai dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIK, no HP, alamat, dan e-mail dibocorkan dan diduga dijual oleh Bjorka. Termasuk data milik Presiden Jokowi dan keluarganya.
Merespons masalah tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, kebocoran data ini sudah sering terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia.
“Semuanya, tinggal (diatasi) banyak negara yang mengalami hal yang sama,” kata Presiden Jokowi usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat pagi (20/09/2024).
Agar tidak terjadi peristiwa berulang, Jokowi mengklaim telah memerintahkan Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
“Kemarin saya sudah menyampaikan dimitigasi. Yang paling dimitigasi secepat-cepatnya biar tidak kejadian lagi,” tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Batal Hadiri Penutupan PON XXI 2024, Pilih Datang ke Hajatan Khofifah di Surabaya
Sebagai informasi, diduga 6 juta data pajak milik masyarakat Indonesia termasuk Presiden Jokowi dan dua putranya Gibran dan Kaesang yang berada di pengamanan Kementerian Keuangan telah dibocorkan.
Tidak hanya Presiden Jokowi, Bjorka juga mengantongi data pajak milik sejumlah nama petinggi negara di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Budi Arie, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Data yang awalnya diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X pada Rabu (18/09/2024) tersebut dijual Bjorkan di situs Breach Forums seharga US$10 ribu atau Rp153,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
