JEMBER, Tugujatim.id – Di ujung masa jabatan, Bupati Jember Hendy Siswanto dihujani kritikan dari sejumlah fraksi pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kritikan untuk Bupati Hendy disampaikan saat pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Salah satu kritikan untuk Bupati Hendy dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jember Hadi Supa’at yang menyampaikan rasa prihatinnya. Sebab, dia banyak menemui laporan oleh sekelompok masyarakat yang melaporkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan situasi darurat di Kabupaten Jember.
“Laporan dari kelompok masyarakat kepada APH, menggambarkan bahwa situasi maupun kondisi dari Kabupaten Jember yang tidak baik-baik saja,” ujarnya saat memberikan pandangan umum di Gedung DPRD Jember, Kamis (06/06/2024).
Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ketakutan para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program yang akan berlangsung pada tahun anggaran 2024.
Hadi Supa’at menegaskan, kejadian tersebut dapat merugikan masyarakat di Kabupaten Jember.
“Diperlukan penanganan lebih serius agar tidak menyebabkan ketakutan para OPD dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red),” tegas Hadi Supa’at.
Fraksi berlambang banteng hitam itu mendesak Bupati Hendy untuk segera menkonsultasikan dan mendampingi dari APH, sebelum menyongsong pelaksanaan program pembangunan pada 2024. Hal tersebut untuk menghindari rasa takut OPD saat menjalankan tugasnya.
Banyaknya masyarakat yang melaporkan para jajaran di Pemkab Jember, mendapatkan respons dari Bupati Hendy yang menyatakan bahwa laporan tersebut sangat baik sebagai kontrol terhadap pemerintahan.
Dia juga menegaskan, penyusunan APBD sejak dirinya menjabat pada 2021-2023, selalu melalui pemeriksaan dan pengujian dari inspektorat internal dari Pemkab Jember.
“Ada audit oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), juga diaudit BPK RI dan melalui kontrol warga dan LSM,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa inti dari permasalahan tersebut untuk menanyakan, bukan laporan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
