SIDOARJO, Tugujatim.id – Belum genap setahun menjabat, Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana sudah menunjukkan perbedaan pandangan terkait pelantikan mutasi pejabat di lingkungan pemkab. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (17/09/2025), dengan dihadiri sejumlah pejabat penting.
Dalam kesempatan ini, Bupati Sidoarjo Subandi melantik 61 pejabat yang terdiri atas pejabat eselon II dan III. Mereka mencakup kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian (kabag), kepala bidang (kabid), camat, hingga sekretaris kecamatan (sekcam).
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Dapat Bantuan Jaringan Distribusi Gas Bumi 7.223 SR
Pelantikan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Warih Andono, serta Plt Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Basuki Ari Wicaksono.
Wabup Tidak Hadir dalam Pelantikan
Meski dihadiri sejumlah pejabat, pelantikan tersebut tidak dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana. Ketidakhadiran wabup semakin menegaskan adanya perbedaan pandangan terkait pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Mutasi sesuai Aturan BKN
Dalam sambutannya, Plt Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Basuki Ari Wicaksono menegaskan bahwa mutasi jabatan ini sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses mutasi dilakukan dengan memperhatikan persyaratan administratif hingga pengajuan izin resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
“Semua sudah melalui prosedur dan mendapat persetujuan. Karena itu, kewenangan bupati sepenuhnya sah untuk melantik serta menerbitkan SK mutasi. Tidak ada aturan yang dilanggar,” tegas Basuki.
Tujuh Pejabat Eselon II Dilantik
Dalam mutasi kali ini, tujuh pejabat eselon II resmi menempati jabatan baru. Mereka adalah:
1. M. Ainur Rahman, dari Asisten I dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2. Budi Basuki, dari Kepala Dinas BKD dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).
3. Misbakhul Munir, dari Kepala Dinas Sosial dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat.
4. Ridho Prasetyo, dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
5. Rudi Setyawan, dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Benni Airlangga, dari Kepala Dinas Perhubungan dilantik menjadi Asisten I Administrasi dan Umum.
7. Noer Rahmawati (Ima), dari Kepala Diskominfo dilantik menjadi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
Selain itu, empat pejabat eselon II juga dikukuhkan kembali di posisi semula, yakni Anjar S (Inspektur Kabupaten), Redik Kusuma (Kepala Dispendukcapil), Eni Rustiyaningsih (Kepala Dinas Pangan dan Pertanian), serta Edi Kurniadi (Kepala Dinas Koperasi dan UKM).
Sementara itu, 49 pejabat administrator eselon III turut dimutasi, meliputi kabag di sekretariat daerah, camat di sejumlah kecamatan, kabid di berbagai dinas, sekcam, hingga kasubag. Rotasi ini dilakukan untuk penyegaran birokrasi dan pemerataan pengalaman aparatur.
Pesan Bupati Sidoarjo Subandi
Bupati Subandi menegaskan mutasi adalah bagian dari dinamika birokrasi. Menurut dia, rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).
“Mutasi ini saya lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat. Pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugas baru, bekerja lebih optimal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Subandi.
Dia berpesan agar pejabat yang dilantik menjaga integritas, bekerja dengan hati, dan membangun kerja sama solid lintas organisasi perangkat daerah. Menurut dia, jabatan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip manajemen talenta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Kritik Wabup Mimik Idayana
Berbeda dengan bupati Sidoarjo, Wakil Bupati Hj Mimik Idayana menilai pelantikan tersebut cacat prosedur. Sebagai pengarah tim penilai kinerja (TPK), dia mengaku tidak pernah menerima laporan terkait hasil penilaian pejabat yang dimutasi.
“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK pada 16 September 2025, namun hingga pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ungkap Mimik.
Dia menambahkan, dirinya bahkan tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi. Informasi justru diperoleh dari media.
“Saya tidak tahu sama sekali. Tahunya malah dari rekan-rekan media,” katanya.
Mimik menilai masukan yang dia sampaikan dalam rapat TPK tidak diakomodasi.
“Saya hanya dijadikan alat legitimasi seolah-olah proses sudah benar, padahal faktanya tidak demikian. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak akan lagi memberi toleransi,” tegasnya.
Selain soal mutasi, Mimik juga menyinggung dugaan pelanggaran oleh staf pribadi (spri) bupati yang disebut mengambil alih secara paksa tugas dan kewenangan pengelolaan teknologi informasi di BKD Sidoarjo. Menurut dia, sudah meminta investigasi, namun belum ada tindak lanjut.
“Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan,” pungkasnya.
Harapan bagi Pemerintahan Sidoarjo
Meski menuai kritik, Pemkab Sidoarjo berharap mutasi kali ini mampu memperkuat roda pemerintahan. Bupati Subandi optimistis langkah ini akan mendukung program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan sistem transportasi, pengembangan UMKM, hingga layanan administrasi kependudukan.
Penyegaran birokrasi juga diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
“Kami ingin ASN yang memiliki kompetensi dan integritas dapat ditempatkan sesuai bidangnya, sehingga pelayanan publik semakin baik,” tutup Subandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Fauzan
Editor: Dwi Lindawati
