BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Bagian Hukum Pemkab menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, Kamis (10/06/2021). Acara ini digelar dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Sosialisasi akan dilaksanakan selama 4 kali di beberapa kecamatan. Penekanan terhadap angka pernikahan usia dini, sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hal ini berperan penting dalam menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Sementara, di wilayah Bojonegoro, angka perceraian masih terbilang cukup tinggi. Mengutip data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, tercatat per 1 Januari s/d 31 Desember 2020 Permohonan Dispensasi Kawin sebanyak 607. Kemudian 1 Januari hingga Mei 2021 tercatat sebanyak 302 Permohonan Dispensasi Kawin diajukan. Angka tersebut dihimpun dari 28 Kecamatan, dan setiap kecamatan terdapat Permohonan Dispensasi Kawin.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah yang menuturkan bahwa seluruh aturan terkait perkawinan, perlindungan anak dan peraturan terkait lainnya telah ada. Namun yang menjadi persoalan adalah penerapannya di masyarakat kurang efektif.
“Sehingga di sini pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk memahamkan dampak negatifnya baik dari sisi kesehatan, psikis, hingga kesejahteraan,” ujar Anna.
Masih dalam penjelasannya, pemerintah tidak berkehendak untuk menghentikan perilaku tersebut, namun dapat dicegah bersama-sama mulai dari tingkat pemerintah, lingkungan hingga tingkat keluarga. Dengan memberikan pendampingan, pemahaman kepada anak-anaknya, serta menjamin pendidikan secara maksimal.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Forkopimda dan Forkopimca Kecamatan Kepohbaru, serta diikuti oleh 25 Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kepohbaru.
