JEMBER, Tugujatim.id – Dari 3.526 Pegawai R4 Jember atau tenaga kerja Non-ASN yang tidak terdata dalam database tenaga non-ASN pemerintah, tidak semuanya dapat terakomodasi.
Plt. BKPSDM Kabupaten Jember, Rachman Hidayat menegaskan bahwa dari total 3.526 Pegawai R4 Jember yang belum tercatat dalam database BKN, tidak semuanya akan mendapat rekomendasi untuk diangkat menjadi ASN tetap. Hidayat menekankan pentingnya pertimbangan kemampuan finansial daerah dalam proses pengangkatan ini.
“Mustahil kami melakukan pengangkatan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran untuk menggaji mereka,” kata Rachman Hidayat pada Kamis (14/8/2025).
Saat ini, para pekerja honorer R4 yang bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember masih mendapat dukungan dari anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan normal.
BACA JUGA: Satgas Non-ASN Jember Temukan Ratusan Dokumen Tenaga Honorer Bermasalah
Keterbatasan anggaran gaji dan analisis kebutuhan formasi menjadi faktor penentu utama dalam proses ini. Oleh karena itu, ribuan tenaga kerja tersebut harus melalui tahap verifikasi dan validasi data yang ketat.
Kriteria spesifik untuk penentuan kelayakan pengangkatan sebagai pegawai tetap masih dalam tahap finalisasi. Hidayat menjelaskan bahwa tim kolaboratif antara BKPSDM dan Satgas akan melakukan koordinasi langsung dengan para pejabat OPD menggunakan platform aplikasi digital.
“Tim khusus dari BKD telah kami bentuk bersama rekan-rekan satgas lainnya untuk segera menjalankan proses verifikasi dan validasi melalui komunikasi intensif dengan seluruh pimpinan OPD,” paparnya.
Target penyelesaian proses ini ditetapkan pada 18 Agustus 2025, dengan menggunakan mekanisme SPTJM dari setiap instansi pemerintah yang datanya belum terverifikasi.
BACA JUGA: BKPSDM Punya Waktu 6 Hari Validasi 3.526 Pegawai R4 Jember yang Saat Ini Tunggu Kepastian
Temuan menarik lainnya adalah adanya beberapa puskesmas yang memiliki lebih dari 100 orang pegawai. Hidayat mengakui hasil evaluasi kebutuhan yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam sebaran sumber daya manusia.
“Ke depan, kami akan mengintensifkan dialog dengan seluruh OPD, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, agar sistem penataan kepegawaian dapat berjalan optimal dan efektif,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
