Debat Pilgub 2024: KPU Jatim Hanya Pilih Panelis dari Kalangan Akademisi

SURABAYA, Tugujatim.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan memilih panelis debat pemilihan gubernur (pilgub) hanya dari kalangan akademisi saja. Sebagaimana aturan dari KPU RI, daftar panelis yang boleh dipilih oleh setiap KPU provinsi yakni berasal dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat.

Namun, Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Nur Salam menegaskan, KPU Jatim hanya memilih kalangan akademisi saja.

“Sementara ini, kami KPU Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk mengambil dari kalangan akademisi. Tentu kalangan akademisi ini selain karena basic keilmuannya, mereka juga mewakili bagian dari tokoh masyarakat dan profesional,” katanya pada Jumat (11/10/2024).

Selain itu, alasan KPU Jatim enggan memilih dari kalangan tokoh masyarakat karena harus melewati sistem selektif yang cukup panjang. Dikhawatirkan, tokoh masyarakat berafiliasi dengan paslon ataupun parpol.

“Kalau tokoh masyarakat, track recordnya terlalu panjang. Misalnya melihat dari media sosial, dulu dia pernah foto sama siapa-siapa (paslon atau parpol),” ujarnya.

Namun, hingga saat ini KPU belum menentukan daftar panelis yang akan menguji ketiga paslon Pilgub Jatim.

“Kalau final di perencanaan kami, insyaa Allah dua hari ke depan sudah mereka bekerja dan karena ini kan ada kerahasiaan ya sehingga timeline mepet itu punya tujuan sendiri soalnya rahasia,” jelasnya.

Nur Salam juga menegaskan, seluruh panelis yang akan dipilih nantinya berasal dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur.

“Jawa Timur tidak akan kekurangan tokoh-tokoh terbaik. Karena banyak daerah di luar Jatim justru ingin panelis ngambilnya dari sini,” ujarnya.

Sebagai informasi, debat pertama Pilgub Jatim akan dimulai pada Jumat (18/10/2024) di Dyandra Ballroom Surabaya, kick off 19.30 WIB. Tiga paslon Luluk-Lukman, Risma-Gus Hans, Khofifah-Emil akan saling beradu argumen untuk merebut hak suara masyarakat di Jawa Timur sebagai gubernur dan wakil gubernur.