Demo di Balai Kota Malang, Warga Tuntut Rombongan Wali Kota yang Gowes ke Pantai Disanksi - Tugujatim.id

Demo di Balai Kota Malang, Warga Tuntut Rombongan Wali Kota yang Gowes ke Pantai Disanksi

  • Bagikan
Aksi massa turun ke jalan menyuarakan protes kepada Wali Kota Malang yang telah gowes bersama ke pantai saat PPKM Level 3. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatim)
Aksi massa turun ke jalan menyuarakan protes kepada Wali Kota Malang yang telah gowes bersama ke pantai saat PPKM Level 3. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatim)

MALANG, Tugujatim.id – Demonstrasi dan gelombang aksi protes kepada rombongan Wali Kota Malang Sutiaji yang diduga melanggar aturan PPKM Level 3 terjadi di depan Balai Kota Malang, Rabu (22/9/2021). Massa yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Kondang Merak ini menuntut agar rombongan pegawai Pemkot Malang yang nekat gowes bersama ke Pantai Kondang Merak, Minggu (19/9/2021) lalu diberi sanksi.

Koordinator Aksi, Achmad Faried mengatakan bahwa aliansi menuntut pejabat yang turut dalam gowes ke Pantai Kondang Merak Kabupaten Malang yang masih ditutup itu harus disanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Mereka sebagai pejabat publik harus diperiksa karena diindikasi melanggar peraturan PPKM,” paparnya.

Rombongan pegawai Pemkot Malang yang melakukan foto bersama di Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang. (Foto: Istimewa) tugu jatim
Rombongan pegawai Pemkot Malang yang melakukan foto bersama di Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang. (Foto: Istimewa)

Penegakan PPKM Tak Memandang Jabatan, Wali Kota Malang Harus Disanksi

Menurutnya, dalam praktek penegakan hukum aturan PPKM telah dilakukan Pemkot Malang. Bahkan masyarakat kecil yang melanggar aturan PPKM juga telah diproses sesuai aturan.

“Demi keadilan bersama, demi keadilan rakyat maka proses itu harus dijalankan. Karena beberapa masyarakat juga sudah menerima beberapa saksi dengan pelanggaran pelanggaran PPKM yang mereka lakukan,” ucapnya.

Dia juga mengatakan bahwa aturan PPKM diterapkan sebagai upaya pengendalian Covid-19. Adapun aturan itu harusnya diberlakukan untuk semua pihak tanpa memandang jabatan.

“Kami mengharapan keadilan yang sesuai dengan peraturan PPKM yang sudah diberlakukan. Jadi semuanya harus sama baik itu pemimpin daerah maupun masyarakat. Apalagi mereka adalah petugas Satgas Covid-19 yang seharusnya lebih paham peraturan,” tutupnya.

  • Bagikan