MALANG, Tugujatim.id – Dialog antara perwakilan DPRD Kota Malang dengan ratusan demonstran di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/06/2026), memanas. Perwakilan Fraksi Gerindra Rimzah sempat disoraki demonstran usai menyampaikan pernyataan mengenai Presiden Prabowo Subianto saat menanggapi tuntutan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Awalnya, Rimzah yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kota Malang mengapresiasi para mahasiswa dan elemen masyarakat yang menggelar aksi. Menurut dia, kritik dan aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Dia menegaskan program MBG tetap perlu dijalankan dengan disertai evaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya semakin optimal dirasakan masyarakat.
“Kami di daerah mengikuti aturan pemerintah pusat untuk terus menjalankan program makan bergizi gratis dengan catatan evaluasi menyeluruh supaya manfaatnya lebih optimal dirasakan masyarakat Kota Malang,” ujar Rimzah.
Suasana mulai memanas ketika Rimzah menyampaikan pandangannya terkait Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kepala negara memiliki niat tulus dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
“Tentunya saya sendiri bersaksi Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto adalah orang yang ikhlas mengabdikan hidupnya,” katanya.
Program MBG Bermanfaat Perlu Evaluasi
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari peserta aksi. Sorakan, siulan, hingga interupsi terdengar dari tengah kerumunan massa yang meminta agar pembahasan tetap fokus pada substansi tuntutan.
“To the point saja Pak, jangan ke mana-mana,” seru salah seorang orator yang kemudian disambut teriakan setuju dari peserta aksi lainnya.
Meski sempat diinterupsi, Rimzah melanjutkan penjelasannya mengenai program MBG. Dia menilai program tersebut telah bermanfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja di daerah.
Namun demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program terus dilakukan agar implementasinya semakin baik.
Rimzah juga mengungkapkan terdapat beberapa dapur MBG di Kota Malang yang operasionalnya sempat dihentikan sementara karena belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Yang disuspen di Kota Malang tidak lebih dari lima. Itu karena bangunannya memang kurang optimal dan perlu penertiban,” katanya.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan pertanyaan dari massa aksi yang meminta data lebih rinci mengenai pelaksanaan program MBG di Kota Malang.
Dialog antara demonstran dan anggota DPRD pun berlangsung cukup dinamis. Meski beberapa kali diwarnai interupsi dan sorakan, penyampaian aspirasi tetap berlangsung hingga seluruh tuntutan diterima oleh wakil rakyat yang hadir.
Dalam aksi tersebut, massa dari berbagai elemen mahasiswa di Malang Raya menyampaikan sembilan tuntutan. Salah satunya meminta penghentian program MBG yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi.
Aksi juga sempat diwarnai pembakaran ban bekas yang menyebabkan asap tebal membumbung di depan pagar Gedung DPRD Kota Malang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
