MADIUN, Tugujatim.id – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendesak pemkot Madiun lebih update dalam melahirkan inovasi di bidang pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, tata kelola keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, hal ini dinilai sebagai biang dari mengerutnya Dana Insentif Daerah (DID). Penurunan DID tahun 2022 cukup signifikan dari Rp 53 miliar menjadi Rp 19,9 miliar.
‘’DID merupakan bentuk penghargaan dari pusat atas kinerja pemerintah daerah. Nah kenapa ini malah turun (DID, red), pemkot harusnya lebih update dalam melahirkan inovasi,’’ terang Armaya ketua Fraksi Perindo DPRD kota Madiun.
Yayak Sapaan akrab Armaya awalnya sempat heran atas turunnya dana tersebut. Melihat indikator dalam DID tahun-tahun sebelumya, seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat itu tidak turun, atau minimal tetap. Sebab, Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pemkot Madiun tahun depan malah naik.
‘’Dan kenaikannya (DBHCHT, red) lumayan sekitar Rp 10 miliar,’’ terangnya.
Pria yang juga wakil ketua DPRD kota Madiun ini mengatakan pemkot dinilai kurang update terkait berbagai arah kebijakan nasional. Sebab, melihat indikator DID terbaru ada beberapa perubahan khususnya di indikator dan sub indikator kriteria kinerja. Indikator kinerja fiskal misalnya, masuknya sub indikator Sistem Informasi Keuangan Daerah.
‘’Di bidang fiskal pusat menghendaki agar dilakukan pelaporan secara real time’’ ungkapnya.
Sedangkan dalam indikator kriteria kesejahteraan masyarakat terdapat sub indikator penurunan angka kemiskinan. Hingga indikator tersebut memiliki total tiga sub indikator bersama sub indikator penurunan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.
‘’Indeks Pencegahan Korupsi dan Pengendalian inflasi daerah juga masuk menjadi indikator baru,’’ ungkapnya.
Yayak mengatakan untuk mengatasi hal itu, tak ada kata lain selain berinovasi. Tentu inovasi yang berimplikasi pada kemudahan layanan dasar masyarakat. Pun, inovasi tersebut harus terintegrasi satu sama lain.
‘’Sejauh ini saya melihat inovasinya sudah cukup bagus, hanya belum terintegrasi itu poin pentingnya. Apalagi tahun depan tahun ke tiga pemerintahan MaDa,’’ tegasnya.
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra ikut menyorot turunnya DID tahun depan. Andi menilai hal itu salah satunya dipengaruhi oleh belum terealisasinya Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga berpengaruh pada indikator kinerja. Sebab, kantor layanan publik terintegrasi tersebut merupakan amanah dalam Undang-undang 23/2017.
‘’Kami mendorong pemkot untuk memacu inovasi salah satunya dengan menghadirkan MPP (Mal Pelayanan Publik, red),’’ ungkapnya.
Andi mengatakan secara garis besar indikator kinerja pemkot Madiun sudah cukup baik. Sebab kriteria utama dalam DID sudah terpenuhi. Setidaknya pemkot sudah mengantongi opini BPK atas LKPD (WTP), penetapan Perda APBD yang tepat waktu hingga penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement).
‘’Tentunya pemkot harus menyesuaikan indikator yang ada, dan jangan sampai tahun selanjutnya turun lagi, eman-eman,’’ tambahnya.
Diakui Andi, merosotnya anggaran DID berpengaruh pada program kegiatan di pemkot. Hanya saja, dirinya belum mengetahui pos anggaran mana yang akan dilakukan penyesuaian. Sebab, dalam Rancangan APBD 2022 hanya disampaikan secara gelondongan.
‘’Secara rinci saya belum mengetahui, yang pasti pos-pos mana yang akan disesuaikan anggarannya,’’ tegasnya.
Mengutip website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DPK) Kementerian Keuangan (kemenkeu) diketahui terdapat perubahan indikator dalam pemberian DID khususnya pada indikator kinerja. Terdapat dua indikator baru dan dua sub indikator. Dua indikator baru itu yakni Indeks Pengendalian Korupsi dan Pengendalian Inflasi Daerah.
Secara umum sub indikator yang tersaji lebih ramping dibandingkan indikator pada tahun 2020. Di indikator bidang pelayanan dasar pendidikan misalnya kini hanya tersisa dua sub indikator, yakni angka partisipasi murni dan peta mutu pendidikan.
Sedangkan dalam sub indikator pada tahun 2020 terdapat tiga sub indikator yakni Angka Partisipasi Murni, Peta Mutu Pendidikan dan Rata-Rata Nilai Unas. Sub indikator terakhir tak lagi dimunculkan dalam kriteria sub indikator penilaian.
