MALANG, Tugujatim.id – Pemkot Malang berkomitmen mengintegrasikan berbagai layanan publik demi memudahkan masyarakat. Hal itu dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna memaksimalkan digitalisasi birokrasi dan administrasi,
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso dalam Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bersamaan dengan Monitoring dan Evaluasi TIK, pada Selasa (14/11/2023).
Kegiatan itu diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang. Dengan melibatkan sekitar 120 perangkat daerah.
Menurut Erik, melalui penyelenggaraan SPBE, proses tata kelola pemerintah yang tersebar di berbagai perangkat daerah dapat saling menyatu, terhubung, dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Data dan informasi yang saling terkoneksi akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Adanya penilaian Indeks SPBE, mendorong Pemkot Malang untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu, sehingga layanan pada mayarakat akan lebih efisien, maksimal, dan efektif.
“Sering kali, SPBE itu diartikan membuat aplikasi, sehingga ada banyak aplikasi yang dibuat oleh perangkat daerah di lingkungan pemkot. Maka bagaimana agar aplikasi ini bisa menyatu. Tidak perlu banyak, cukup satu aplikasi yang bisa memberikan jawaban untuk semua hal, ini yang ditekankan, sehingga masyarakat tidak perlu login berkali-kali atau kadang lupa password,” ucap Erik.
Sebagai smart city, lanjutnya, layanan digitalisasi di Pemkot Malang sudah diterapkan di berbagai bidang. Seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, hingga layanan perizinan. “Tinggal sedikit lagi, semua aplikasi bisa menjadi satu sistem rangkaian yang utuh,” tukasnya.
Sementara itu, Kadiskominfo Kota Malang, M Nur Widianto menjelaskan bahwa dalam penilaian indeks SPBE tahun 2022 Kota Malang adalah 2,6. Meski masuk pada kategori baik, skala ini harus digenjot agar kapabilitas proses dan layanan masyarakat ikut meningkat.
“Di tahun 2022 Kota Malang memang terkontraksi menjadi 2,6. Masih di level baik, tapi memang itu pada standart yang paling dasar. Mengacu dari itu, kita mendapatkan catatan dari kementerian pada dua domain, yakni domain kebijakan dan manajemen,” terangnya.
Dua catatan itu, lantas diturunkan menjadi beberapa bahan evaluasi. Pertama, pada domain kebijakan ada Peraturan Wali Kota Malang tentang SPBE yang harus ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kemudian daerah harus memiliki aturan terkait dengan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Kita belum memiliki itu, waktu itu pada saat penilaian kita masih berproses, baru terselesaikan di awal tahun 2023, jadi belum mendapatkan poin,” jelasnya.
Sedangkan pada domain manajemen, salah satunya pada sub item keamanan data. “Itu yang kita lakukan evaluasi untuk tahun 2023 ini dan strukturnya sudah terbentuk, termasuk launchingnya Malang Kota Computer Security Incident Response Team (MalangKota-CSIRT) kemarin,” sambungnya.
Imbuh Widianto, beberapa catatan ini lantas diturunkan pada seluruh perangkat daerah sebagai pedoman dan pegangan menuju penilaian indeks SPBE 2023. Dalam FGD ini juga turut dilibatkan praktisi maupun akademisi untuk ikut memberikan penguatan.
“Targetnya, sudah dilakukan simulasi dan penilaian mandiri, kita ada di angka 3.79. Penilaian mandiri itu yang tentu tools-nya berdasarkan pada kisi-kisi panduan dari Kementerian PAN-RB,” tandas Widianto.
Reporter: Feni Yusnia
Editor: Lizya Kristanti
