JEMBER, Tugujatim.id – DPRD Jember mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul ditemukannya berbagai ketidaksesuaian standar operasional.
Temuan tersebut terungkap setelah tim satuan tugas MBG Pemkab Jember melakukan kunjungan inspeksi tak terjadwal ke sejumlah lokasi penyedia layanan nutrisi beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan bahwa pihaknya telah menghimpun berbagai pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan program yang menyimpang dari ketentuan.
“Berbagai informasi dan keluhan telah kami terima. Kami tengah mendata seluruh masukan ini untuk kemudian disampaikan kepada Badan Gizi Nasional,” ucap Halim, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, program pemberian nutrisi yang merupakan inisiatif pemerintah pusat dinilai strategis dengan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat luas.
“Visi program ini sangat positif. Namun tidak boleh ada pihak pengelola yang memanfaatkan celah untuk meraih keuntungan berlebihan hingga merugikan rakyat,” tegas politikus dari Partai Gerindra tersebut.
Halim mengajak warga untuk berperan aktif dalam pengawasan implementasi MBG agar berbagai kendala di lapangan dapat segera tertangani.
“Partisipasi publik dalam pelaporan akan membantu kami mengambil kebijakan strategis demi perbaikan pelaksanaan program,” tambahnya.
Salah satu temuan mengejutkan dari inspeksi adalah adanya lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun tepat di atas saluran drainase.
“Fasilitas yang tidak memenuhi syarat seperti ini perlu dikaji ulang—apakah harus dipindahkan atau dibenahi agar sesuai regulasi, termasuk mendapatkan izin kelayakan dari instansi kesehatan dan lingkungan hidup,” lanjut Halim.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa berdasarkan arahan kepala negara, seluruh kebutuhan bahan mentah program harus bersumber dari produk lokal setempat.
“Kebijakan ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian daerah karena para pengelola wajib membeli pasokan dari pedagang lokal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah,” paparnya.
Sebagai langkah antisipatif, Halim mengungkapkan bahwa satgas akan segera menyusun kategorisasi penerima manfaat untuk memastikan distribusi yang lebih akurat.
“Ke depan, penerima bantuan akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan spesifik, termasuk ibu yang sedang mengandung dan menyusui, agar asupan gizi dapat dipenuhi sejak masa prenatal sekaligus menekan laju kasus gagal tumbuh pada anak di wilayah Jember,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
