JEMBER, Tugujatim.id – Kabupaten Jember menghadapi persoalan pelik dalam penyerapan tenaga pendidik. Data menunjukkan 115 dari 336 alumni Program Pendidikan Guru Profesional (PPG) kategori Prajabatan masih belum bekerja sebagai pengajar. Artinya, hanya 221 orang yang kini aktif mengajar di berbagai sekolah.
Wakil DPRD Jember Widarto menyatakan, instansi pendidikan setempat tengah mengupayakan pengusulan alokasi tenaga pengajar melalui mekanisme kebijakan khusus untuk para lulusan PPG. Dia mengatakan, momentum ini muncul seiring dengan banyaknya pendidik senior yang akan memasuki masa pensiun sepanjang tahun berjalan.
Baca Juga: APBD 2026 Diproyeksikan Rp4,5 Triliun, DPRD Jember Soroti Serapan Rendah dan Potensi Silpa
“Telah ada kemajuan dalam mengajukan kebutuhan tenaga pendidik untuk tahun depan dengan memberikan kebijakan prioritas kepada rekan-rekan lulusan PPG. Bahkan, di tahun ini ada kurang lebih 450 pendidik yang mengakhiri masa tugas sehingga lowongan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan,” ungkap Widarto di Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/11/2025).
Dia menegaskan, proposal penambahan formasi tersebut tidak akan membebani kas daerah secara signifikan mengingat sifatnya yang substitutif, yakni mengisi kekosongan akibat purnatugas.
Menurut Widarto, pihaknya akan mengadvokasi pemberian prioritas bagi lulusan PPG lewat jalur Komisi D serta melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan pemerintah pusat.
“Kami pun akan memperjuangkan hal ini melalui lembaga dewan, khususnya rekan-rekan di Komisi D tentunya akan memberikan perhatian serius,” tegasnya.
Komunitas Lulusan PPG Harapkan Rekrutmen pada 2026
Di sisi lain, Ahmad Haris selaku juru bicara kelompok lulusan PPG Prajabatan Jember menyatakan apresiasi atas pembahasan kebijakan prioritas formasi pengajar ini.
Haris memaparkan, komunitas lulusan PPG berharap pemerintah kabupaten dapat membuka kesempatan rekrutmen di tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pendidikan untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer paling lambat 30 Desember 2025.
“Dengan demikian, tahun 2026 dapat difokuskan dan mengutamakan lulusan PPG Prajabatan. Komitmen inilah yang akan kami pegang teguh. Nantinya akan kami awasi bersama agar 2026 terwujud pembukaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja full time,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
