JEMBER, Tugujatim.id – Warisan utang program Jember Keren (J-Keren) mencapai Rp214 miliar yang tersebar di beberapa fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menjelaskan bahwa besarnya beban utang tersebut menjadi peringatan keras agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember lebih teliti dan cermat menyusun anggaran dan merancang kebijakan publik ke depannya.
Melihat kondisi saat ini, di seluruh Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami pengurangan. “Akan tetapi, kita akan mencarikan jalan keluar agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali,” ujar Halim saat dikonfirmasi pada Kamis (23/10/2025).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, permasalahan ini harus ditangani secara terbuka dan sistematis. Hal itu yang akan dilakukan pihaknya, dengan mengundang tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi, Kalisat, dan Balung untuk dimintai klarifikasi soal penumpukan program J-Keren yang berlangsung di masa kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto.
Setidaknya, RSD dr Soebandi menanggung hutang sejak tahun 2022 sebesar Rp35 miliar. Tidak berhenti disitu, tahun 2023 hutang bertambah menjadi Rp35 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp76 miliar. Meski telah dilakukan upaya pelunasan, sisa hutang di rumah sakit rujukan provinsi itu menyisakan utang sebesar Rp109 miliar. Angka tersebut belum termasuk dua RSD milik Pemkab Jember lainnya.
Selain itu, Halim juga berfokus pada keadaan fiskal yang kian menekan saat ini. Hal tersebut tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang memotong transfer dana ke daerah. Kabupaten Jember sendiri diprediksi akan mengalami pengurangan sebesar Rp270 miliar.
“Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah harus digunakan dengan penuh perhitungan. Jangan ada lagi program besar tanpa kesiapan fiskal yang jelas,” tegas Halim.
Di lokasi yang berbeda, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi utang J-Keren, ia meminta agar jajaran pemerintah daerah termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember untuk merancang setiap program dengan matang, sehingga tidak menimbulkan beban di kemudian hari.
Menurutnya, pemerintah ingin membangun pelayanan kesehatan yang baik dengan mengedepankan tanggung jawab fiskal. “Tidak boleh ada warisan hutang untuk pemerintah berikutnya,” kata bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut pada Selasa (21/10/2025).
Ia mempertegas bahwa meski utang tersebut bukan berasal dari program di masa kepemimpinannya, Pemkab Jember di bawah Gus Fawait akan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
