MADIUN, Tugujatim.id – Pengembangan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian baru di Caruban menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun. Perhatian wakil rakyat itu didasari kepentingan publik. Terutama dalam upaya pengembangan iklim investasi di Kampung Pesilat.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan bahwa pihak sepenuhnya memberikan dukungan atas upaya tersebut.
“Kami dukung fokus daerah untuk pengembangan pusat perekonomian baru di Caruban, dengan catatan efektifitas dan efisiensi program dalam mewujudkannya,’’ ungkap Fery Sudarsono, Ketua DPRD Kabupaten Madiun.
Fery mengatakan, efektif yang dimaksud yakni dengan tetap mengedepankan kepentingan publik, memberikan keamanan, kenyamanan serta tak mengganggu aktivitas sosial di masyarakat. Sedangkan efisien yakni mengoptimalkan kerja sama pihak ketiga tanpa menggerus anggaran daerah.
“Kami kaji dua hal (efektif dan efisien) tersebut sudah dipenuhi, dan ini bagus untuk pengembangan daerah ke depan,” imbuh Fery.
Lebih lanjut, dia mengaku track record Pemkab dalam mewujudkan pengembangan tersebut terus dipantau. Termasuk langkah Pemkab berkonsultasi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggarakan market consultation dalam arti menawarkan proyek pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) akhir Oktober 2021 lalu.
‘’Hasilnya kami tindak lanjuti lewat rapat paripurna hari ini (16/11/2021),’’ tambahnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, menyampaikan nota dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Madiun. Satu di antaranya tentang Penyelenggaraan Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun.
Ranperda ini sebagai tindak lanjut pembangunan ekonomi di Kawasan Strategis Selingkar Wilis (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80/2019).
“Penyediaan alat kelengkapan jalan, khususnya Alat Penerangan Jalan (APJ) yang memadai sangat diperlukan mengingat tingginya lalu lintas di Caruban,” ungkap Kaji Mbing, sapaan Ahmad Dawami.
Skema yang diambil Pemkab yakni dengan menggaet badan usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya investasi. Pengembalian investasi didapatkan dari skema Pembayaran Ketersediaan Layanan selama 10 Tahun pasca infrstruktur itu beroperasi. Antisipasi yang dilakukan Pemkab jika persyaratan minimum itu tidak terpenuhi, maka pembayaran cicilan dipotong oleh pemerintah sesuai kontrak.
Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan APJ Kabupaten Madiun yang akan ditawarkan kepada calon investor meliputi pembangunan 7.400 titik APJ di sepanjang 299,6 km yang terdiri dari Jalan Nasional (70,4 km), Jalan Kabupaten (221,7 km), dan Jalan perkotaan Caruban (7,5 km). (Ads)
