TUBAN, Tugujatim.id – Aksi mahasiswa PMII Tuban yang menyoroti dugaan penyelewengan pupuk subsidi langsung mendapat respons serius dari DPRD pada Kamis (21/08/2025). Wakil Ketua DPRD HM. Miyadi menegaskan pihaknya akan mengawal kasus dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Tuban agar persoalannya tidak terus membebani petani.
“Kami sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat mahasiswa, terutama PC PMII Tuban yang sudah bergerak mengawasi penyaluran pupuk di Tuban,” ujarnya, Kamis (21/08/2025).
Miyadi menjelaskan, DPRD sudah memberi mandat penuh kepada Komisi III untuk segera menindaklanjuti temuan yang disampaikan mahasiswa. Dia bahkan meminta agar proses hearing digelar secepatnya dengan melibatkan semua pihak terkait.
Baca Juga: PMII Desak Bongkar Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi di Tuban
“Kami sudah perintahkan Komisi III untuk tancap gas. Minggu ini atau minggu depan harus dilakukan hearing bersama seluruh stakeholder, termasuk dinas terkait dan distributor pupuk,” tegasnya.
Politikus Senior PKN ini juga berharap mahasiswa PMII juga menyiapkan data-data riil di lapangan. Sebab menurut dia, setiap langkah DPRD harus didasarkan pada bukti konkret agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kalau datanya valid dan terbukti ada penyelewengan, maka DPRD akan merekomendasikan kasus ini untuk segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” tambahnya.
Lebih jauh, pimpinan DPRD tersebut menegaskan, ada dua jalur penindakan yang bisa ditempuh. Pertama, jika terbukti melanggar hukum pidana seperti pemalsuan dokumen atau penggelapan, maka harus diproses aparat hukum.
Kedua, jika pelanggaran hanya berupa pelanggaran administratif, maka pemerintah daerah wajib memberikan sanksi kepada distributor maupun kios nakal.
“Misalnya harga pupuk subsidi sudah ada ketentuan harga eceran tertinggi (HET), tapi dijual lebih mahal. Itu jelas pelanggaran. Kalau melanggar hukum, ya kami serahkan ke aparat. Tapi kalau administratif, pemkab harus turun tangan memberikan sanksi tegas,” jelasnya.
DPRD Komitmen Memastikan Kuota sesuai dengan Jumlah Petani
Ketua DPC PKB Tuban ini menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam soal dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Tuban. Selain mengawasi, pihaknya juga berkomitmen memastikan pupuk subsidi di Tuban benar-benar sampai ke petani sesuai kuota yang ada.
“Kami tidak ingin rakyat yang jadi korban. DPRD akan ikut mengawal agar pupuk benar-benar tersalurkan,” ujarnya.
Dalam hearing nanti, DPRD berencana menghadirkan tidak hanya satu distributor, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam tata niaga pupuk. Hal ini untuk mencegah kasus serupa terulang di wilayah lain.
“Jangan sampai hanya fokus pada satu distributor, lalu di tempat lain ada kasus serupa yang luput dari perhatian. Maka hearing nanti harus melibatkan semua distributor sekaligus dinas terkait seperti DKP2P dan diskopumdag yang punya kewenangan dalam penyaluran pupuk,” terang Miyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
