MALANG, Tugujatim.id – Belanja pegawai menjadi sorotan DPRD dalam rencana penganggaran APBD Kota Malang 2025 saat rapat paripurna pada Senin (28/10/2024). Sebab, anggarannya lebih dari 30 persen APBD Kota Malang 2025. Anggaran terbesar ini untuk pengangkatan tenaga PPPK.
Rapat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2025 ini, fraksi-fraksi banyak menyoroti anggaran belanja pegawai Pemkot Malang.
Baca Juga: Pelatih Gresik United Mundur usai Ditahan Imbang Deltras FC di Liga 2
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani mengatakan, pihaknya memberikan perhatian soal belanja pegawai. Sebab, dia mengatakan, beberapa tahun terakhir ini memang kerap mengakibatkan terjadinya Silpa APBD Kota Malang yang cukup besar.
“Kami berharap Pemkot Malang memetakan lebih detail dan jeli soal proyeksi kepegawaian di tahun-tahun berikutnya,” kata Amithya.
Menurut dia, anggaran belanja pegawai tidak mudah untuk dialihkan atau dialokasikan ke program lain jika ternyata di tahun anggaran yang disasar tidak ada penambahan pegawai seperti honorer, PPPK, ataupun ASN baru.
“Belanja pegawai tidak mudah dialihkan. Jadi jangan sampai menjadi silpa yang besar. Saya harap (APBD) bisa dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat secara konkret,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyampaikan, rencana alokasi belanja pegawai terbesar di APBD Kota Malang 2025 memang ada pada pengadaan tenaga PPPK di lingkungan Pemkot Malang.
“Terkait belanja pegawai yang sangat tinggi kontribusinya (alokasinya) adalah honorer dan pengangkatan PPPK,” ujarnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
