MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang berharap BPR Tugu Artha Sejahtera siap bersaing dengan perbankan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalam rapat paripurna, Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera, Kamis (14/8/2025).
Amithya menyampaikan, perubahan Perda BPR Tugu Artha Sejahtera merupakan langkah positif untuk pengembangan Perseroda tersebut. Selanjutnya, DPRD kata dia, perlu mendorong BPR ini dengan kebijakan strategis, harapannya agar dapat bersaing dengan bank lainnya.
“Sejauh ini yang dilakukan BPR Tugu Artha Sejahtera sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Namun pengembangan BPR milik Kota Malang tersebut perlu didorong dengan kebijakan yang memberi dampak lebih besar lagi terhadap ekonomi masyarakat, dan juga BPR ini sendiri.
Bagaimana BPR Tugu Artha Sejahtera menurut Amithya, mencari konsumen, suntikan penyertaan modal, dan manajemen yang lebih baik lagi, dapat dijalankan. Tentunya, DPRD akan ikut melakukan pengawasan ketat demi pengembangan BPR Tugu Artha Sejahtera yang dicanangkan.
“Performa kinerja selama ini sudah lumayan. Tapi kalau tidak dibantu fasilitasi kebijakan, maka perlu struggle yang lebih,” imbuhnya.
Politikus PDIP tersebut menganggap, tantangan terbesar BPR Tugu Artha Sejahtera adalah sosialisasi. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat yang menganggap BPR hanya sebatas penyalur kredit. Padahal lebih dari itu, BPR Tugu Artha Sejahtera membantu masyarakat mendapatkan stimulus usaha, hingga pinjaman yang meringankan pengusaha mikro.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Setujui Pengembangan BPR Tugu Artha Sejahtera
“BPR selama ini dianggap segmented. Padahal sebenarnya kan fungsinya lebih dari itu, dapat dimanfaatkan masyarakat,” tandasnya.
Pemkot Malang Siapkan BPR Tugu Artha Sejahtera Tingkatkan Pelayanan
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan, perubahan Perkdreditan menjadi Perekonomian, dan poin lainnya, dilakukan agar ruang lingkup pengelolaan keuangan semakin luas, dan dapat dimanfaatkan masyarakat lebih masif lagi.
“Pengesahan Paripurna hari ini demi peningkatan pelayanan BPR Tugu Artha Sejahtera kepada masyarakat itu lebih banyak, dan ruang lingkup pengelolahan keuangan itu lebih besar, dan nanti tentu harapannya kedepan akan lebih baik,” terang Ali.
Perubahan aturan pada BPR ini kata Ali, sejalan dengan peraturan terbaru yang membuat Undang-Undang tentang Bank Perkreditan tidak lagi berlaku.
“Hari ini (paripurna) hanya soal perubahan nomenklatur, karena juga sandarannya ada Undang-Undang Bank Perkreditan nanti sudah tidak berlaku dan dirubah menjadi Bank Perekonomian,” tegasnya.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Apresiasi Upaya Revitalisasi Topeng Menak oleh Lesbumi
Lalu bagaimana dengan penyertaan modal BPR Tugu Artha Sejahtera? Ali menjelaskan, pihaknya akan membahas hal itu secara terpisah pada Perda baru. Pemkot Malang kata dia, akan konsultasi lagi dengan DPRD Kota Malang.
“Urusan penyertaan modal nanti di Perda terpisah, kami konsultasikan dulu dengan DPRD,” tambahnya.
BPR Tugu Artha Sejahtera selama ini menurut Ali, banyak melayani pelaku usaha mikro. Selanjutnya, Pemkot Malang ini cakupan BPR dengan kinerja lebih luas lagi. Termasuk dapat dimanfaatkan ASN dan PPPK, juga masyarakat umum.
“Berdasarkan rekomendasi DPRD, ASN dan PPPK bisa memanfaatkan program BPR ini. Tapi nanti masih akan kami konsultasikan karena ada beberapa aturan yang menjelaskan bahwa ASN semuanya ke bank daerah,” pungkasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
