MALANG, Tugujatim.id – Kinerja sejumlah perangkat daerah atau dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dianggap bisa lebih baik dan efektif, jika tidak ada jabatan kosong atau rangkap. Karena itu, DPRD Kota Malang mendesak pemkot segera mengisi atau mutasi jabatan.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Harvad Kurniawan Ramadhan menyampaikannya pada Senin (02/02/2026). Menurut dia, Pemkot Malang harus serius dan segera mengisi jabatan kosong di eselon 2 dan seterusnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Malang Kawal Perjuangan Warga Menjaga Fasum dan Ruang Publik di Pemukiman Padat
“Di dinas ini masih ada kepala yang Plh (pelaksana harian), ada Plt (pelaksana tugas). Padahal ini awal tahun yang menentukan buat efektivitas kinerja selama tahun anggaran,” tutur Harvad.
7 Posisi JPTP Masih Kosong
Saat ini, ada tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang masih kosong. Mulai kepala DLH, kepala bakesbangpol, asisten III bidang administrasi umum, dan kepala inspektorat.
”Kewenangan itu Plt terbatas, apalagi kalau pejabatnya rangkap, jadi tidak efektif dan berdampak pada kinerja dinas,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Harvad mencontohkan, dinas lingkungan hidup (DLH) yang dijabat Plh. Dia melihat efektivitas kinerja bisa lebih baik lagi jika dipimpin kepala dinas definitif. Apalagi pada saat musim hujan, banyak peristiwa yang perlu kebijakan dinas tersebut.
“Kalau definitif, kinerja bisa lebih baik,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Malang Gagas Konektivitas DKM-Kayutangan Jadi Kawasan Wisata
Tidak hanya eselon 2, menurut Harvad, namun jabatan kosong di posisi bidang, seksi, sub, dan staf juga perlu diisi definitif. Namun, dia juga menekankan kekurangan pegawai disiasati dengan terobosan tanpa penambahan sumber daya pegawai.
“Harus ada terobosan untuk mengatur SDM tanpa memekarkan atau menambah jumlah perangkat daerah (dinas). Lebih-lebih bisa mempersempit dinas sehingga pemkot tidak terganggu urusan pegawai,” tegasnya.
Dengan merapatkan dinas, Harvad mengatakan, Pemkot Malang dapat menekan belanja pegawai sesuai mandatory spending yaitu 40 persen APBD.
“Empat puluh persen dari APBD buat pegawai. Ya satu triliun lebih,” pungkasnya. (ads)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
