SIDOARJO, Tugujatim.id – DPRD Sidoarjo meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) segera melakukan investigasi menyeluruh buntut kasus kematian balita Hanania Fatin Majida.
Permintaan tersebut disampaikan dalam hearing di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (28/8/2025) dengan menghadirkan orang tua korban, pihak Klinik Siaga Medika, BPJS Kesehatan, serta jajaran terkait.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa kepastian.
“Kami ingin ada kejelasan, apakah benar ada cacat prosedur yang dilakukan pihak klinik atau tidak. Karena ini menyangkut keselamatan nyawa, Dinas Kesehatan harus segera turun tangan melakukan investigasi,” tegas Abdillah.
Hanania Fatin Majida balita berusia 2 tahun 10 bulan warga Desa Candipari, Kecamatan Porong meninggal dunia setelah sebelumnya dalam perawatan di Klinik Siaga Medika.
Kisah Keluarga Korban
Suasana haru dalam forum tersebut begitu terasa ketika Siti Nur Aini, ibu korban menceritakan kembali perjalanan perawatan putrinya. Hanania dirawat di Klinik Siaga Medika selama lima hari dengan diagnosa awal tifus. Kondisinya sempat membaik, namun pada hari kelima tiba-tiba kembali drop dan mengalami kejang-kejang. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa Hanania positif demam berdarah.
Kondisinya semakin memburuk. Tangan dan kaki melepuh, muncul luka berisi cairan bercampur nanah. Keluarga panik dan meminta rujukan ke RSUD R. Tjokronegoro Notopuro. Namun, rujukan tidak langsung diberikan.
Menurut pengakuan keluarga, pihak klinik mensyaratkan pelunasan biaya perawatan sebesar Rp3.020.000 terlebih dahulu. Karena tidak mampu membayar, keluarga akhirnya menjaminkan Kartu Keluarga (KK) asli.
Setelah KK diserahkan, barulah rujukan diterbitkan. Sayangnya, kondisi Hanania sudah sangat kritis. Ia hanya bertahan 12 jam di RSUD Notopuro sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. KK yang ditahan sebagai jaminan baru dikembalikan ketika hearing berlangsung, setelah DPRD mendesak pihak klinik segera menyerahkannya kembali kepada keluarga.
Dewan Geram
Kisah memilukan ini membuat DPRD Sidoarjo geram. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyebut tindakan klinik tersebut tidak manusiawi. Prinsip pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan nyawa pasien, bukan mempersulit dengan alasan administrasi.
“Ini sangat memilukan. Semua warga ber-KTP Sidoarjo sudah dijamin kesehatannya melalui program Universal Health Coverage (UHC). Seharusnya pasien dilayani dulu, urusan administrasi bisa menyusul. Tidak mungkin biaya itu tidak terbayar. Jadi tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.
Sikap Dinas Kesehatan
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyatakan pihaknya akan segera turun tangan. Ia menegaskan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian khusus dan akan ditindaklanjuti secara serius.
“Kami mohon waktu untuk mendalami kasus ini. Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran atau cacat prosedur dalam penanganan pasien, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Pihak Klinik Membantah
Perwakilan Klinik Siaga Medika, dr. Rika, membantah bahwa pihaknya meminta KK sebagai jaminan. Ia menyebut penyerahan KK merupakan inisiatif keluarga korban karena belum melunasi biaya perawatan.
“Kami tidak pernah meminta jaminan apapun. Mungkin pihak keluarga merasa belum mampu membayar, lalu menyerahkan KK. Kalaupun diminta, tentu akan kami serahkan kembali. Ada beberapa berkas yang memang belum kami serahkan, seperti rekam medis dan catatan perawatan pasien,” jelasnya.
Komitmen DPRD
Meski demikian, bantahan tersebut tidak mengurangi sorotan tajam dari DPRD. Dewan menilai fakta penahanan KK sudah cukup menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan kesehatan. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses investigasi hingga tuntas.
Kasus meninggalnya Hanania menjadi ujian nyata bagi kualitas layanan kesehatan di Sidoarjo. DPRD berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga agar seluruh fasilitas kesehatan lebih mengutamakan keselamatan pasien dibanding persoalan administrasi.
“Nyawa anak bangsa terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena biaya. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan agar kejadian memilukan seperti ini tidak terulang kembali,” tutup Ketua DPRD Abdillah Nasih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Fauzan
Editor: Darmadi Sasongko
