DPRD Soroti Silpa Pemkot Malang Tahun 2020 Terlampau Tinggi

  • Bagikan
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (14/06/2021). (Foto:Azmy/Tugu Jatim)
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (14/06/2021). (Foto:Azmy/Tugu Jatim)

MALANG, Tugujatim.id – APBD Tahun Anggaran 2020 Pemkot Malang dilaporkan ada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) mencapai Rp 567 miliar. Angka ini mendapat sorotan oleh DPRD Kota Malang lewat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (14/06/2021).

Selain soal silpa, sejumlah fraksi juga menyoroti soal realisasi program hingga realisasi anggaran Pemkot Malang selama 2020. Seperti dikatakan dari Fraksi PDIP H. Wanedi, sejauh ini realisasi anggarannya masih lemah.

Sebab, ini berdampak pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tak sesuai target. Dia mengatakan, seharusnya sistem budgeting harus diperkuat secara proporsional dan presisi.

”Seperti melihat semua faktor sebagai tantangan sekaligus membangun komitmen yang kuat dalam perumusan kebijakan yang tepat sebagai solusi mengatasi permasalahan anggaran,” terang Wanedi.

Dalam hal ini, pandangan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan cukup kecewa dengan Realisasi Belanja Daerah Pemkot Malang. Di mana ada sisa anggaran lebih sebesar Rp 604 miliar atau 77,68 persen dalam realisasi belanja daerah Kota Malang.

“Padahal manfaat utama penyerapan anggaran sesuai untuk menggerakkan ekonomi Kota Malang setelah dihantam pandemi Covid-19. Ini kami butuh penjelasan,” lanjutnya.

Wanedi menambahkan, pandemi Covid-19 bukan satu-satunya alasan tunggal soal rendahnya serapan anggaran. Namun, ada hal kompleks lain sehingga perlu dievaluasi agar terbangun sistem birokrasi yang sehat.

Seperti halnya berkaitan dengan proses tender yang lambat, kurangnya inovasi program, koordinasi, dan kerja sama dalam upaya menuntaskan segala program pembangunan yang sudah tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD.

“Ini terkesan terjadi missleading kebijakan antara apa yang dilakukan dengan apa yang sudah direncanakan. Ini yang harus dijelaskan,” kata dia.

Selain itu, juga dicermati postur APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 2,1 triliun.

Sementara itu, Fraksi Golkar Nasdem PSI M. Nurmala menilai hal ini efisien jika melihat realisasi kelompok belanja yang sebesar 77,68 persen dari target belanja sebesar Rp 2,7 triliun dan realisasi PAD Rp 491 miliar.

Meski begitu, secara kemandirian keuangan daerah Kota Malang masih rendah, kurang dari 40 persen. Ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

“Karena itu, kami dari Fraksi Golkar Nasdem PSI menanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut,” ucapnya.

Sementara dari Fraksi PKB Hartatik meminta Pemkot Malang menjelaskan terkait pendapatan yang melampaui target, efisiensi belanja, tidak tercapainya target belanja, dan kelebihan penerimaan pembiayaan. Sebanyak 4 poin tersebut menjadi sorotan Fraksi PKB karena tingginya silpa di Kota Malang pada tahun anggaran 2020.

  • Bagikan