SURABAYA, Tugujatim.id – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni menegaskan pentingnya komitmen kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program yang telah dipresentasikan di hadapan Wali Kota Surabaya.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pemaparan visi-misi calon kepala OPD dalam lelang jabatan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan elemen masyarakat. Tentunya, hal ini bertujuan agar proses seleksi jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan akuntabel.
Menanggapi hal itu, Fathoni mendorong evaluasi tahunan untuk memastikan program tersebut berdampak nyata bagi masyarakat. Serta evaluasi ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan administrasi pemerintahan (Adpem).
BACA JUGA: Isu Takaran MinyaKita Diduga Beda, DPRD Surabaya Minta Pengawasan Ketat
“Saya berharap inspektorat bersama asisten-asisten sekretariat daerah melakukan evaluasi setiap satu tahun kerja,” ujar Fathoni, Kamis (13/3/2025).
Selain evaluasi tahunan, politisi dari Parta Golkar itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam seleksi kepala OPD. Tak luput, Fathoni turut mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak hanya membuka proses awal secara transparan, tetapi juga menjamin akuntabilitas hasil akhir seleksi.
“Jangan sampai yang tidak mengikuti seleksi justru menduduki posisi tertentu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fathoni mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya yang membatasi masa jabatan kepala OPD maksimal tiga tahun. Hal ini, menurutnya, akan mendorong inovasi berkelanjutan.
BACA JUGA: DPRD Surabaya Dukung Lelang Jabatan Pemkot, Yona Bagus: Harus Transparan!
“Maksimal tiga tahun, setelah itu harus ada rotasi agar tidak mati inovasinya,” papar pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar tersebut.
Sebagai bentuk pengawasan publik, ia juga mengusulkan agar masyarakat turut serta menilai kinerja kepala OPD melalui komentar di media sosial Pemkot Surabaya. Menurutnya, pendapat masyarakat perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi.
“Kolom komentar itu bisa diprint out dan dijadikan bahan masukan bagi pemerintah,” pungkasnya. (Adv).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Layla Aini
Editor: Darmadi Sasongko
