SURABAYA, TuguJatim.id – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menegaskan pentingnya melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski menuai kritik dan sejumlah persoalan teknis di lapangan, DPRD Surabaya tetap mendukung program ini berlanjut.
Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Fathoni, program nasional ini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas bagi ASN Nakal, Mutasi Saja Dinilai Tak Cukup
Hal ini sampaikan Fathoni, dalam menanggapi laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebut 4.000 siswa mengalami keracunan makanan dalam delapan bulan terakhir akibat program MBG. Indef bahkan mendesak penghentian sementara program untuk evaluasi menyeluruh.
“Program ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi anak bangsa. Kalau ada kekurangan, wajar karena program masih baru. Terpenting, penyempurnaan dilakukan secara berkesinambungan, bukan dihentikan,” kata Fathoni, Jumat (12/09/2025).
Politikus dari Partai Golkar itu menilai kritik dan masukan, termasuk dari Indef, harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program. Menurut dia, MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga meringankan beban orang tua.
“Banyak orang tua terbantu karena negara hadir memberikan makan siang di sekolah. Orang tua yang sibuk bekerja tidak lagi khawatir anaknya makan apa,” papar Fathoni.
Meski begitu, Fathoni mengakui sejumlah aspek masih perlu dibenahi, mulai dari higienitas makanan, distribusi, hingga pemerataan penerima manfaat. Dia menolak usulan agar penerima MBG diasuransikan, karena dikhawatirkan justru membebani keuangan negara.
Sebagai gantinya, dia mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Program MBG Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah
Selain itu, Fathoni berharap program MBG dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan kantin sekolah. Namun, dia mengingatkan, syarat dapur umum dengan luas minimal 200 meter persegi bisa menjadi kendala bagi UMKM di kota besar seperti Surabaya, karena biaya sewa tanah relatif tinggi.
Terkait maraknya kasus keracunan di beberapa daerah, Fathoni memastikan hingga kini belum ada laporan serupa di Surabaya. Dia menyebut keberhasilan ini berkat dukungan dinas ketahanan pangan dan OPD terkait yang memastikan kualitas bahan pangan tetap terjaga.
“Alhamdulillah, di Surabaya sampai hari ini tidak ada kasus keracunan. Semoga kondisi ini terus terjaga,” sambungnya.
Toni menegaskan, seluruh biaya program MBG ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Tugas kita semua adalah mengawalnya agar tujuan besarnya, yakni mencetak generasi emas Indonesia, benar-benar tercapai,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Layla Aini
Editor: Dwi Lindawati
