SURABAYA, Tugujatim.id – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 200 siswa di Kota Surabaya beberapa waktu lalu mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan kasus keracunan yang menimpa para siswa tersebut tidak bisa dianggap enteng. Dia mengatakan, kasus keracunan ini sangat erat hubungannya dengan keselamatan para siswa.
“Kalau ini dianggap hal yang biasa, ya enggak boleh, karena ini menyangkut nasib anak. Maka hal ini harus menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan demi penyelamatan anak-anak kita,” kata Syaifuddin, Rabu (13/05/2026).
Baca Juga: Semangat Efisiensi, DPRD Surabaya Dukung Penjualan Mobil Dinas Percepat Transisi Kendaraan Listrik
Dia menambahkan, tujuan dari MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo ini memiliki tujuan mulia, yakni sebagai upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia agar tercapai Indonesia Emas tahun 2045.
DPRD Surabaya sendiri telah berkomunikasi dengan pihak kementerian agar mengevaluasi kasus keracunan massal MBG di Surabaya. Tidak hanya itu, dirinya berharap dari evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan referensi nasional.
“Jangan sampai bicara tentang baik tapi tidak menyiapkan hal yang memungkinkan menjadi situasi keterpurukan. Kami dorong agar SOP distandardkan bagi seluruh MBG se-Indonesia,” tambahnya.
Dalam menjalankan MBG, DPRD Surabaya menekankan perlunya aspek mitigasi yang digunakan sebagai standar utama. Dengan standardisasi utama, DPRD Surabaya berharap agar kasus keracunan MBG tidak lagi terjadi.
DPRD Surabaya Sesalkan Tak Ada Pendataan Alergi dan Penyakit Siswa
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyayangkan lemahnya pengawasan dan implementasi standard operating procedure (SOP) di SPPG yang mengakibatkan terjadinya keracunan massal. Tidak hanya itu, Fathoni juga menyesalkan pendataan riwayat alergi maupun penyakit terhadap siswa penerima MBG.
“Berdasarkan dokumen, ada tidak data penerima manfaat terkait riwayat penyakit anak-anak sebelum peristiwa keracunan ini,” tutur Fathoni.
Baca Juga: Cegah Praktik Pungli, DPRD Surabaya Respons Penerapan Voucher Parkir Tekan Kebocoran PAD
Fathoni menilai akurasi pendataan masih belum maksimal. Dia menyinggung adanya temuan siswa dengan riwayat penyakit tertentu yang diduga tidak terdeteksi dalam proses awal pendataan.
Dia meminta seluruh sekolah memperbaiki kualitas pendataan kesehatan siswa agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Akurasi datanya belum sempurna. Mungkin saat wawancara tidak digali secara mendalam dan jangan sampai kejadian ini terulang lagi,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Husni Habib
Editor: Dwi Lindawati
