SURABAYA, Tugujatim.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya rencananya memberikan beasiswa kepada sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK yang kini mulai mendapat perhatian dari kalangan legislatif. DPRD Surabaya pun menyorot soal program yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu yang dinilai perlu dipastikan terlebih dahulu dari sisi anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan secara prinsip dirinya mendukung kebijakan tersebut selama benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurut dia, dukungan pendidikan sejak usia dini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Infrastruktur Tambak Lumpang: Jalan Tanah Rusak Parah di Tengah Kota
“Kalau memang tujuannya membantu orang tua yang kesulitan biaya agar anaknya tetap bisa mengakses pendidikan PAUD atau TK, tentu kami mendukung. Pendidikan usia dini sangat penting,” kata Bahtiyar, Jumat (13/03/2026).
Namun Bahtiyar mengingatkan agar rencana pemberian beasiswa senilai Rp50 ribu per bulan itu dipastikan terlebih dahulu telah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dia menilai kepastian penganggaran menjadi dasar utama sebelum kebijakan dijalankan.
Pentingnya Teknis Penyaluran Bantuan
Selain anggaran, politikus tersebut juga menyoroti perlunya kejelasan terkait teknis penyaluran bantuan. Dia meminta pemerintah kota segera merumuskan skema distribusi bantuan, apakah disalurkan langsung kepada orang tua, melalui sekolah, atau dalam bentuk bantuan perlengkapan pendidikan.
“Teknisnya harus jelas sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Bahtiyar menyarankan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan dinas sosial yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra-miskin. Verifikasi penerima, dia mengatakan, bisa dilakukan dengan mencocokkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam sistem data terpadu.
Menurut dia, mekanisme tersebut relatif mudah karena sudah digunakan dalam berbagai program bantuan sosial sebelumnya.
“Dengan memasukkan NIK saja sebenarnya sudah bisa terlihat apakah seseorang masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan,” jelasnya.
Baca Juga: Soroti Keluhan Warga, DPRD Surabaya Dorong Revitalisasi Instalasi Limbah Keputih
Bahtiyar juga menilai pengawasan perlu dilakukan secara berkala jika program ini benar-benar berjalan. Dia menekankan agar bantuan, khususnya jika diberikan dalam bentuk uang tunai, benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak.
“Harus ada evaluasi berkala agar bantuan itu tidak dialihkan ke kebutuhan lain,” katanya.
DPRD Surabaya, Bahtiyar melanjutkan, akan terus memantau pelaksanaan program tersebut jika nantinya direalisasikan oleh pemerintah kota. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif sekaligus mencegah potensi penyimpangan. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Adira Salsabila
Editor: Dwi Lindawati
