TUBAN, Tugujatim.id – DPRD Tuban mulai menelaah nota penjelasan awal mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (01/07/2025), eksekutif menyerahkan dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Sugiantoro menegaskan, meski nota penjelasan sudah disampaikan, pembahasan secara mendalam baru akan dimulai dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga komisi-komisi.
Politikus Partai Golkar menyebut pembahasan akan difokuskan pada penyesuaian kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Saat ini kami baru menerima nota penjelasan dari eksekutif. Belum masuk ke tahap evaluasi substansi. Nanti akan kami dalami lebih rinci dalam forum Banggar dan lintas komisi,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD akan mencermati betul arah alokasi anggaran perubahan agar tetap selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Skala prioritas yang ditentukan eksekutif akan dikaji ulang bersama TAPD agar lebih tepat sasaran.
DPRD juga menyatakan siap mendukung. Namun tetap akan melakukan kontrol ketat terhadap implementasinya di lapangan. Sugiantoro menyebut DPRD tak ingin program strategis hanya sebatas wacana tanpa realisasi konkret.
“Kami akan kawal bersama komisi terkait. Jangan sampai program yang digadang-gadang justru tidak berjalan optimal karena anggaran tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan bahwa fokus perubahan APBD 2025 akan diarahkan pada empat sektor utama, yaitu ketahanan pangan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Penyesuaian ini, kata dia, merupakan bentuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
BACA JUGA: DPRD Tuban Nilai Target Penurunan Kemiskinan di Tuban Ambisius, Desak Strategi Baru
“Empat sektor ini kami dorong menjadi prioritas agar program berjalan lebih terarah dan efisien. Selain itu, bidang pendidikan dan kesehatan juga tetap jadi perhatian,” kata Joko.
Sementara itu, Sekda Tuban, Budi Wiyana, menambahkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, realisasi belanja daerah telah mencapai lebih dari 30 persen. Efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun membuat proses belanja berjalan lebih cepat mulai bulan Juni.
Meski begitu, Budi mengakui masih ada perangkat daerah dengan serapan rendah, salah satunya Dinas PUPR.PRKP. Namun hal itu dinilai wajar mengingat besarnya pagu anggaran yang dimiliki dinas tersebut.
“Serapan rendah itu karena memang anggarannya paling besar. Tapi tetap akan kami dorong agar realisasinya maksimal hingga akhir tahun,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
