TUBAN, Tugujatim.id – Capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,84 persen mendapat sorotan dari DPRD Tuban.
Komisi I DPRD Tuban menilai penurunan serapan anggaran dibanding tahun sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin menyampaikan, capaian realisasi APBD tahun 2025 tersebut memang belum memenuhi harapan. Menurutnya, paling tidak serapan anggaran tahun berjalan dapat menyamai capaian pada tahun 2024.
“Sayang sekali tidak sampai dengan target. Paling minim harusnya sama dengan tahun 2024. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujar Suratmin.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban ini menegaskan, evaluasi tidak hanya sebatas melihat angka persentase serapan, tetapi juga menelaah lebih dalam penyebab terjadinya penurunan.
Mulai dari tahapan perencanaan program, penjadwalan kegiatan, hingga kendala teknis di lapangan yang memengaruhi realisasi anggaran.
Suratmin mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat kerja terakhir Komisi I DPRD Tuban bersama sejumlah perangkat daerah, terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terkendala faktor alam. Kondisi tersebut dinilai cukup berpengaruh terhadap progres pekerjaan dan serapan anggaran.
“Salah satunya di bidang Sumber Daya Air (Dinas PUPR dan PRKP,red). Ada kegiatan penguatan tebing sungai dan pemasangan bronjong di Kali Kening yang pelaksanaannya bersamaan dengan musim hujan, saat debit air tinggi dan terjadi banjir,” jelasnya.
Menurutnya, situasi tersebut membuat pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak bisa berjalan optimal sesuai rencana awal. Dampaknya, realisasi anggaran pun ikut terhambat hingga akhir tahun anggaran.
Meski demikian, Suratmin menilai kondisi alam seperti cuaca ekstrem memang sulit dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya antisipasi sejak tahap perencanaan, terutama dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan fisik yang berisiko tinggi jika dikerjakan pada musim hujan.
“Penjadwalan kegiatan harus benar-benar diperhatikan. Kalau bisa, pekerjaan yang rawan terdampak cuaca tidak dilaksanakan di musim hujan,” ujarnya.
Selain soal penjadwalan, Komisi I juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar setiap kendala yang muncul di lapangan bisa segera direspons. Dengan komunikasi yang baik, hambatan pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak berlarut-larut dan berdampak besar pada serapan anggaran.
Suratmin menegaskan, evaluasi realisasi APBD ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya bersama memperbaiki tata kelola anggaran daerah.
“Evaluasi ini untuk perbaikan bersama, supaya ke depan pelaksanaan kegiatan lebih matang dan serapan anggaran bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Ia berharap, hasil evaluasi realisasi APBD 2025 dapat menjadi pijakan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dapat berjalan lebih efektif dan sesuai target yang ditetapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
