TUBAN, Tugujatim.id – Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Bonang menjadi sorotan. Kali ini datang dari anggota DPRD Kabupaten Tuban yang meminta penataan ulang PKL makam Sunan Bonang jangan asal mengusur.
Anggota DPRD Tuban dari Fraksi PKB, Siswanto menyampaikan, menegaskan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan terukur. Penanganan PKL tidak bisa hanya dengan penertiban, tetapi harus disertai dengan pendataan dan penataan yang rapi.
“Terkait teman-teman PKL, terutama yang di alun-alun dan sekitar makam Sunan Bonang, kami di Pansus RPJMD memang mendorong adanya penanganan serius. Tapi bukan asal pindah, harus dimulai dari pendataan, lalu ditentukan titik berjualannya di mana,” ujar Siswanto kepada Tugujatim.id, Rabu (02/07/2025).
Siswanto mengaku pernah menyambangi langsung kawasan tersebut, bahkan, ia sendiri kerap membeli pecel dan kuliner lain di sana.
“Biasanya saya makan di situ, parkir juga nyaman. Tapi sekarang? Parkir aja susah. Situasinya sumpek, nggak nyaman,” ujar Ketua Pansus Raperda RPJMD 2025–2029 yang baru disahkan sebulan yang lalu ini.
Siswanto menilai bahwa pedagang tidak menolak ditata, selama diberikan tempat yang layak. Terlebih, sebagian besar PKL yang berjualan di sekitar makam adalah warga asli Kutorejo, Tuban.
“Mereka dari dulu memang berjualan di situ. Ya harus dicarikan solusi yang baik,,” tambahnya.
Bendahara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Tuban ini juga mendorong agar OPD terkait, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, bisa segera turun tangan secara serius. Mulai dari pendataan, pemberian lokasi baru yang representatif, hingga bantuan pembinaan dan modal.
“Kalau bisa ya ditata tapi tetap di sekitaran makam dan alun-alun. Tapi estetik, jangan seperti warung tradisional asal berdiri. Kalau bisa ya ada desainnya, sesuai dengan wajah alun-alun kita yang sekarang sudah bagus. Tidak hanya itu harus diberikan bantuan juga,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kopumdag Tuban, Agus Wijaya, juga menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi terkait keberadaan pedagang di kawasan tersebut.
“Dipertimbangkan dulu, dari sisi estetika dan kepantasan. Kalau tidak cocok, maka harus steril,” katanya.
Namun, situasi di lapangan sempat memanas. Usai PKL membuka lapak, petugas gabungan dari Satpol PP dan Dishub datang menertibkan. Cekcok pun sempat terjadi, namun tak berlangsung lama. Pedagang tetap bertahan dan berjualan seperti biasa.
Kini, sorotan publik makin tajam. Masyarakat berharap bukan hanya penindakan, tapi ada solusi jangka panjang yang adil, manusiawi, dan juga estetis. Karena wisata religi bukan hanya tempat ziarah, tapi juga ruang ekonomi rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
