MALANG, Tugujatim.id – Efisiensi anggaran diperlukan, tapi perlu selektif agar tidak menghambat Pembangunan Nasional. Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan baik untuk menghindari pemborosan. Namun, Pemerintah seharusnya tidak memangkas anggaran di sektor strategis seperti Pendidikan, Kesehatan, Penelitian serta Kajian Strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi yang dilakukan seharusnya hanya menyasar pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung pada pembangunan. Sementara itu, program strategis seperti pendidikan dan kesehatan justru harus mendapat dukungan penuh,” tegas Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (22/2/2025).
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Presiden menggeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Risiko Hambat Percepatan Pembangunan
Langkah ini bertujuan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak langsung mendukung pembangunan, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan diskusi di kalangan akademisi dan pakar kebijakan publik mengenai dampaknya terhadap sektor-sektor strategis.
Salahudin mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Melihat bahwa anggaran negara lebih diprioritaskan untuk program ini, sehingga sektor lain yang tidak kalah penting justru terkena dampak efisiensi anggaran.
“Saya menilai bahwa kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan. Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas. Dampaknya pasti sangat buruk. Kementerian akan kesulitan dalam menjalankan percepatan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia,” katanya.
BACA JUGA: DPRD Surabaya Minta Pemkot Jeli soal Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut, Salahudin melihat bahwa efisiensi anggaran ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembayaran utang negara yang semakin besar. Sebagai solusi, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar membutuhkan efisiensi anggaran dan yang tidak.
Prabowo-Gibran perlu segera memastikan semua pejabat negara bekerja dengan baik dan menghindari keputusan yang tidak produktif seperti efisiensi anggaran yang berlebihan.
“Pemerintah sebaiknya segera meninjau kembali kebijakan ini agar tidak merugikan pembangunan nasional. Mestinya pemerintah meninjau ulang efisiensi anggaran yang diterapkan. Jangan sampai semua program terkena pemangkasan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Darmadi Sasongko
