Eksekutif Pemkab Trenggalek Bantah Tuduhan Pansus, Akui Pertama Susun LKPj - Tugujatim.id

Eksekutif Pemkab Trenggalek Bantah Tuduhan Pansus, Akui Pertama Susun LKPj

  • Bagikan
Eksekutif Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Agung Kusumo. (Foto: M Zamzuri/Tugu Jatim)
Eksekutif Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Agung Kusumo. (Foto: M Zamzuri/Tugu Jatim)

TRENGGALEK, Tugujatim.id – Tim eksekutif penyusun laporan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek membantah dan tak sepenuhnya sepekat dengan penilaian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Trenggalek yang menyebut jika indikator indeks pembangunan gender belum dilaporkan dalam dokumen LKPj tahun anggaran 2020.

Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Agung Kusumo menyatakan jika indikator-indikator tersebut sudah diserahkan oleh pihaknya.

“Indikator kinerja utama akhir masa jabatan (AMJ) Bupati yang 12 indikator itu dalam laporan LKPj sudah kami sampaikan,” terang Agung Kusumo, Kamis (29/4/2021).

Menurutnya, indikator pembangunan gender sudah tertera dalam Bab III-70. Yakni hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam bab tersebut menyebutkan pembangunan gender, termasuk di dalamnya juga ada indikator-indikator pendukung.

“Itu ada BAB III.1, tujuan sasaran pembangunan dan kinerja daerah,” sambungnya.

Namun begitu, diakui Agung, memang untuk 61 indikator sasaran, dimungkinkan ada yang belum dilaporkan karena bidang pemerintahan masih kali pertama dalam penyusunan LKPj AMJ Bupati. Di mana sebelumnya, kata dia, penyusunan LKPj dilakukan Bappeda.

Namun, karena dalam Permendagri Bappeda tidak lagi memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tersebut, sehingga penyusunan saat ini beralih di bidang pemerintahan.

“Pengalihan kewenangan sekitar Oktober 2020 lalu, waktu RKPD perubahan,” ujarnya.

Selain itu, sebut Agung, dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 itu AMJ Bupati tak lagi dilaporkan dengan DPRD, melainkan hanya LKPJ tahunan.

Dipicu lantaran kali pertama menyusun LKPj, Agung mengaku, Bidang Pemerintahan terkendala SDM yang minim. Menurutnya, ada 10 SDM di bidang pemerintahan dan semuanya turut menyusun LKPj tersebut.

“Sehingga dalam penyusunan LKPj juga dibantu pihak Bappeda,” sambungnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, dalam RKPD perubahan sebetulnya Pemkab sudah menurunkan target capaian karena kemunculan pandemi. Sehingga, target tersebut sudah berubah, tidak seperti target sebelum kemunculan pandemi Covid-19.

“Sudah diubah, seperti PAD sektor pariwisata yang diturunkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, melalui hasil rapat internal Pansus LKPj ada tiga poin penting, yakni capaian misi utama yang baru dilaporkan 11 dari 12 indikator, 57 dari 61 indikator sasaran, dan RKPD perubahan yang tidak dimaksimalkan.

“Ya, belum, ketika melihat persentasenya itu tak sampai 50 persen capaiannya,” kata Ketua Pansus LKPJ Trenggalek, Sukarodin.

Pansus LKPJ DPRD Trenggalek Nilai Hasil Capaian Kinerja Pemkab Masih Muluk-muluk

 

  • Bagikan