TUBAN, Tugujatim.id – Komisi IV DPRD melakukan rapat evaluasi dan monitoring bersama Pemkab dan BPJS membahas penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia fasilitas kesehatan di Gedung Pemkab Tuban, Selasa (06/09/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti dalam rapat tersebut menyampaikan, membangun kepercayaan atau trust masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan jaminan BPJS, tentunya harus didukung dengan kelengkapan sarana prasarana kesehatan serta kemampuan SDM bidang kesehatan dengan ketercukupan mutu layanan kesehatan.
“Layanan dengan budaya yang ramah, sopan, santun, dan melayani dengan hati tetap merupakan salah satu faktor penting dalam layanan kesehatan,” ungkap Astuti, sapaan akrab Ketua Komisi IV DPRD.
Upaya perluasan kepesertaan untuk meningkatkan cakupan peserta JKN, Astuti melanjutkan, yang saat ini UHC telah mencapai 75,43%, harus terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa guna melakukan sosialisasi pengtingnya kepesertaan BPJS ini.
“Apalagi saat ini kepesertaan BPJS menjadi salah satu syarat misal dalam mengurus SIM,” ucapnya.
Upaya peningkatan mutu layanan dengan berbagai inovasi menyangkut advokasi, digitalisasi klaim FKRTL, digitalisasi pengelolaan faskes rujukan juga harus terus dievaluasi melalui integrasi sistem informasi.
Selain itu, pemenuhan SDM di puskesmas, dinas kesehatan maupun RSUD menjadi prioritas Komisi IV DPRD bersama BKPSDM Tuban, termasuk pemenuhan rasio ideal dokter dengan peserta JKN.
“Rasio ketersediaan tempat tidur utamanya bagi peserta JKN-KIS di kelas III, menurut catatan Komisi IV masih kurang 502 TT,” terangnya.
Astuti menambahkan, reakreditasi di puskesmas dan RSUD diharapkan 2023 tuntas ini dalam upaya meningkatkan kerja sama dalam layanan kesehatan dengan BPJS.
