JEMBER, Tugujatim.id – Pendaftaran CPNS 2024 formasi dokter spesialis di Kabupaten Jember sepi peminat. Padahal Pemerintah Kabupaten Jember membuka 17 formasi, tetapi pendaftarnya hanya lima orang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Hendro Soelistijono menyayangkan atas minimnya minat dokter spesialis untuk bergabung dan mengabdi di Pemkab Jember.
“Melihat, kebutuhan spesialis di Jember ini sangat tinggi,” ujarnya pada Selasa (17/9/2024).
Sepinya peminat formasi dokter spesialis dikarenakan beberapa faktor. Pembukaan penerimaan CPNS 2024 yang dilakukan secara besar-besaran menjadi salah satu penyebabnya.
Selain itu, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan dokter spesialis juga kurang memenuhi kebutuhan, sehingga ketersediaannya pun tidak seimbang. Hal tersebut membuat kebanyakan dokter spesialis akan memilih kota-kota besar. “Tentunya lebih menguntungkan,” kata Hendro Soelistijono.
Kendati demikian, selain membuka rekrutmen tenaga dokter spesialis melalui CPNS 2024, Pemkab Jember juga melakukan penerimaan tenaga medis spesialis melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
Salah satunya, telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi, yang melakukan rekrutmen tidak terbatas. Jadi, tanpa terbatas waktu bisa kapan saja merekrut tenaga dokter spesialis. “Tentunya dengan kontrak dan prakteknya langsung di rumah sakit milik Pemkab Jember,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember, Ali Sodikin membeberkan kondisi minimnya peminat di formasi dokter spesialis di CPNS 2024, tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember.
Dirinya menjelaskan alasan sepinya peminat karena daya tarik menjadi ASN, baik di daerah maupun provinsi, khususnya bagi dokter spesialis banyak memilih bekerja di instansi swasta. “Tawaran instansi swasta lebih menjanjikan,” jelas Ali Sodikin.
Selain itu, durasi kerja ASN lebih lama dan tidak fleksibel. Di samping, lokasi fasilitas kesehatan atau rumah sakit terletak di daerah yang cukup jauh, sehingga menjadi pertimbangan oleh para calon pendaftar.
Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan birokrasi yang politis untuk kepentingan popularitas serta elektabilitas oknum tokoh politik di daerah tertentu. “Sehingga menjadi ASN tidak menarik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
