SURABAYA, Tugujatim.id – Fraksi Golkar dan PKS soroti belanja APBD Jatim dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (13/05/2026). Kedua fraksi menilai struktur anggaran 2025 masih terlalu dominan untuk belanja birokrasi dibanding pembangunan langsung bagi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026), saat agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Siadi, mengapresiasi capaian Pemprov Jatim sepanjang 2025 di tengah tekanan ekonomi global. Realisasi pendapatan daerah disebut mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.
Selain itu, penyelesaian program tercatat mencapai 98,33 persen dari total 4.021 target program. Jawa Timur juga meraih 133 penghargaan nasional sepanjang 2025.
“Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun laporan administratif yang baik ini harus selaras dengan kondisi nyata di lapangan,” ujar Siadi.
Belanja modal hingga kinerja BUMD jadi sorotan
Golkar menilai komposisi belanja daerah masih perlu dievaluasi karena lebih banyak terserap untuk belanja operasional dibanding belanja modal. Dari target belanja Rp33,25 triliun, realisasi mencapai Rp31,203 triliun.
Menurutnya, rendahnya belanja modal berdampak pada belum maksimalnya penanganan sektor infrastruktur hingga lingkungan hidup.
“Belanja modal masih relatif rendah, padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor produktif membutuhkan dukungan anggaran lebih besar,” katanya.
Golkar juga menyoroti penanganan lahan kritis di Jawa Timur yang dinilai belum optimal. Dari total sekitar 360 ribu hektare lahan kritis, kemampuan penanganan pemerintah disebut hanya sekitar 500 hektare per tahun.
Selain itu, Fraksi Golkar mencatat lonjakan kasus pencurian kayu jati dari 730 kasus pada 2024 menjadi 1.097 kasus sepanjang 2025. Mereka juga meminta revitalisasi terhadap enam BUMD yang dinilai tidak sehat dan minim kontribusi terhadap PAD.
“Kami meminta revitalisasi total terhadap BUMD yang tidak sehat agar tidak terus menjadi beban APBD,” tegas Siadi.
Baca Juga : DPRD Jatim Kritisi Usulan Perang Tiket Untuk Haji dan Umroh
Dominasi Belanja Birokrasi dan Ketimpangan antar Wilayah
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jatim juga menyoroti dominasi belanja birokrasi dalam APBD Jawa Timur 2025. PKS mencatat belanja operasi mencapai 72,30 persen, sedangkan belanja modal hanya 9,65 persen.
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen memang berada di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan juga turun menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,71 persen.
Namun, PKS menilai pertumbuhan ekonomi tersebut belum merata karena masih terjadi ketimpangan antarwilayah, terutama di Madura dan Tapal Kuda.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum merata. Ada disparitas cukup tajam antar daerah, termasuk tingginya angka kemiskinan di Madura dan Tapal Kuda,” ujar Lilik.
PKS juga menyoroti masih besarnya Silpa di sektor pendidikan dan kesehatan serta banyaknya aset daerah yang belum produktif.
“Kami meminta optimalisasi aset idle melalui audit dan monetisasi aset agar bisa menjadi sumber PAD baru,” katanya.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, Fraksi Golkar dan PKS tetap menyetujui LKPJ Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sesuai mekanisme DPRD Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: M. Khaesar
Editor: Mochamad Abdurrochim
