JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember saat ini tengah meninjau ulang anggaran APBD 2025 sesuai arahan Instruksi Presiden 2025. Karena itu, Bupati Muhammad Fawait atau akrab disapa Gus Fawait menjamin upaya efisiensi tidak akan mengganggu program untuk kesejahteraan warga.
Tentu saja, dia mengatakan, proses penyesuaian ini difokuskan untuk mengoptimalkan pengeluaran tanpa mengurangi manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Apel Perdana Bupati Gus Fawait: Membangun Jember Tak Bisa Dilakukan Superman, tapi Superteam!
“Kami berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di Jember dengan menyesuaikan anggaran pada pos-pos yang tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti biaya seremonial dan perjalanan dinas, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat,” jelas Gus Fawait pada Selasa (04/03/2025).
Dia juga menekankan bahwa sektor-sektor vital, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas utama.
“Dalam penghitungan efisiensi ini, kami pastikan bahwa program kesehatan gratis dan layanan pendidikan yang sudah direncanakan tidak akan terpengaruh. Rencananya, warga Jember nantinya dapat mengakses layanan kesehatan se-Indonesia melalui skema yang telah kami susun,” tambahnya.
Program Prioritas Peluang Dapat Tambahan Anggaran
Selain itu, sejumlah program prioritas justru berpotensi mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Pihaknya mengaku, sedang menyortir pos-pos anggaran untuk memastikan bahwa program prioritas tetap menjadi yang utama, bahkan bisa mendapatkan tambahan dana bila diperlukan.
Bupati Jember yang baru itu juga mengungkapkan keterbatasan ruang fiskal pada APBD 2025, mengingat anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
“Ruang fiskal yang tersedia cukup sempit sehingga penyesuaian ini harus dilakukan dengan sangat selektif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pembahasan mengenai efisiensi anggaran tengah berlangsung antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurut dia, tidak ada program yang akan dihilangkan atau dikurangi manfaatnya bagi masyarakat karena setiap pos yang mengalami penyesuaian telah disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.
“Kami mengawasi proses ini dengan cermat agar seluruh program kemasyarakatan tetap terlaksana sesuai rencana,” kata Ahmad Halim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
