MALANG, Tugujatim.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di halaman depan Balai Kota Malang, Selasa (02/05/2023). Pada momen itu, Pemkot Malang gaungkan reformasi pendidikan untuk kesejahteraan guru dan masa depan tanpa pengangguran.
Pemkot Malang dalam upacara peringatan Hardiknas bertajuk “Penguatan Implementasi Merdeka Belajar” ini mengajak seluruh elemen pendidikan, mulai pelajar hingga pengajar turut mengikuti upacara.
Wali Kota Malang Drs H. Sutiaji menyampaikan, Merdeka Belajar merupakan program memanusiakan siswa yang akan terus dikuatkan. Dia mengatakan, siswa akan lebih bisa membuka diri dalam menerima pendidikan melalui reformasi pendidikan Merdeka Belajar.
“Jadi siswa bisa menerima pembelajaran dengan senang dan tidak dalam kondisi tertekan. Karena sumber ajar tak hanya guru di sekolah, bisa dari lingkungan, termasuk masyarakat sekelilingnya,” jelas Sutiaji.
Dia berharap, para siswa bisa saling menghormati saudara maupun lingkungannya.
“Harapannya, para siswa nanti akan kuat dalam bidang integritas, kuat menghormati saudara-saudaranya, lingkungan, dan bukan hanya manusia tapi juga alam semesta,” imbuh pria berkacamata tersebut.
Sutiaji menyebutkan, pendidikan merupakan hal terpenting yang harus terus ditanamkan kepada siswa. Sebab, menurut dia, pendidikan merupakan pintu untuk mewujudkan masa depan Kota Malang tanpa pengangguran.
“Produk pendidikan adalah tidak ada pengangguran. Karena orang cerdas akan menjadi sumber inspirasi dan keterampilan yang kemudian bisa menekan angka pengangguran,” tuturnya.
Karena itu, reformasi pendidikan untuk kesejahteraan guru dan masa depan Kota Malang tanpa pengangguran akan terus digaungkan. Salah satunya melalui penguatan implementasi Merdeka Belajar.
“Malang tidak akan sejahtera ketika pendidikan tidak dikuatkan, karena pintu utama itu adalah reformasi pendidikan,” ujarnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu juga mengatakan, pihaknya juga akan terus berusaha memastikan agar Kota Malang tidak kekurangan tenaga pendidik atau guru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana SE MM menambahkan, Kota Malang telah memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kesejahteraan guru di Kota Malang luar biasa, APBD sekian miliar rupiah untuk kesejahteraan guru. Kalau ASN (Aparatur Sipil Negara) tentu sudah sesuai standar. Tapi, kita bicara yang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum terangkat jadi PPPK atau ASN. Mereka sudah kami fasilitasi melalui perwal untuk penggajian,” ungkapnya.
Suwarjana memastikan bahwa guru atau pengajar non-ASN di Kota Malang sudah digaji minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Malang. Diungkapkannya di Kota Malang saat ini ada sekitar 2.500 guru GTT dan PTT.
“Kami juga menargetkan bahwa di 2024, beberapa sekolah swasta di Kota Malang bisa digratiskan. Kami akan carikan solusi agar guru swasta akan terus digaji melalui APBD. Ini kami buat dan susun drafnya,” katanya.
Pada kesempatan ini Suwarjana juga mengungkapkan bahwa rapor pendidikan di Kota Malang merupakan yang terbaik di Jawa Timur dan nomor dua terbaik di Indonesia pada tahun 2022 lalu.
Namun ditegaskannya masih ada catatan bahwa tingkat literasi siswa perlu ditingkatkan. “Makanya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, insyaallah akan lebih bagus. Kami akan evaluasi lalu dinaikkan hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan penilaian tahun 2023 ini kita yang tertinggi di nasional,” harapnya.
“Tentu target kami nanti di 2024, kurikulum Merdeka Belajar bisa diterapkan di semua jenjang kelas, TK sampai SMA. Sekarang TK hingga SMP sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar,” tandasnya. (adv)
