TUBAN, Tugujatim.id – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tuban mengajukan kenaikan tarif angkutan. Organda Tuban ini melakukannya pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Sabtu (03/09/2022).
Ketua Organda Tuban Ihsan Hadi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengajukan kenaikan tarif batas 20-50 persen dari tarif sebelumnya. Ihsan, sapaan akrabnya, menambahkan, hal ini untuk penyesuaian tarif bagi angkutan umum. Jika ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kerugian semakin besar.
“Ya, kami mengajukan, Mas. Ya kalau diambil rata-rata. Setidaknya 30 persen dari tarif sekarang,” ucapnya.
Ihsan mencontohkan, seperti angkutan kota. Jika biasanya pelajar menggunakan jasa angkutan Rp2.000, rencananya jadi Rp3.000 per pelajar. Untuk penumpang umum dari tarif awal Rp4 ribu, jadi Rp 5 ribu per orang.

“Dari Organda Tuban kami tidak menolak kenaikan harga BBM karena memang kondisi mengharuskan naik. Tapi, juga untuk penyesuaian tarifnya,” terangnya.
Meski begitu, dia berharap subsidi dari pemerintah harus tepat sasaran dan BBM mudah didapat para sopir dan mudah mendaftar di aplikasi MyPertamina. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memfasilitasi perbaikan sarana dan prasaran angkutan, khususnya peremajaan armada, program one day servis atau pembelian pelayanan.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH Hub) Yuli Imam Isdarmawan membenarkan terkait pengajuan kenaikan tarif dari Organda Tuban. Imam, sapaan akrabnya, menambahkan, saat ini baru dilakukan diskusi dulu untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat.
“Kemarin sudah ada permintaan dari pihak Organda Tuban, Mas. Hari ini kami mau diskusi awal dulu. Untuk permohonan penyesuaian tarif selanjutnya, kami nunggu surat permohonan resmi dulu dari pihak organda,” ucap Imam.
Dari surat permohonan tersebut, Imam mengatakan, sebagai dasar awal dinasnya menyelenggarakan rapat selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal dengan organda.
“Kalau untuk kenaikan tarif angkutan harus ditetapkan dalam peraturan bupati dulu, Mas. Insyaa Allah kami semaksimal mungkin berbuat yang terbaik,” terangnya.