MALANG, Tugujatim.id – Aksi mosi tidak percaya diserukan sejumlah kader Partai Demokrat Kota Malang dari DPAC Lowokwaru, Klojen, Sukun, dan Blimbing pada Senin (15/08/2022). Mosi itu disuarakan atas hasil pelaksanaan Muscab ke-IV dan menolak penetapan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang yang baru.
Para kader menilai pelaksanaan Muscab ke-IV dan penetapan ketua tersebut telah menyalahi aturan. Mulai dugaan di-Plt-kannya 4 dari 5 DPAC partai untuk melancarkan pelaksanaan muscab hingga dugaan DPD partai memfasilitasi pendaftaran dan mendukung ketua terpilih.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang terpilih H. Imron langsung memberikan respons dan melakukan klarifikasi. Dia menilai aksi mosi tidak percaya tersebut merupakan aspirasi yang sah-sah saja disampaikan para kadernya. Tapi, dia juga membantah seluruh tuduhan yang disuarakan dalam aksi itu.
“Saya sudah menerima SK resmi dari AHY. Artinya, saya sudah resmi menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang,” katanya pada Selasa (16/08/2022).
Dia melanjutkan, pelaksanaan muscab tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku, termasuk ADART-nya. Dia menyebutkan, tak ada upaya untuk mem-Plt-kan 4 DPAC agar muscab terlaksana. Dia mengatakan, 4 DPAC tersebut sebetulnya juga berangkat ke muscab yang dilaksanakan di Surabaya itu.
Mereka walk out dan pulang sebelum muscab dimulai. Bahkan, dia menyebutkan, mereka sudah ditunggu sekitar 2 jam untuk kembali dalam muscab itu, tapi tak kembali dan tak mau melakukan verifikasi ulang.
DPD Partai Demokrat Jatim atas persetujuan DPP Partai Demokrat menentukan sikap tetap melaksanakan muscab itu. Sebab, menurut dia, 20 persen suara sudah cukup untuk menetapkan ketua DPC Partai Demokrat. Jadi, pelaksanaan muscab bisa dilanjutkan.
Dalam pemilihan ketua tersebut terdapat 8 suara, yakni 5 hak suara dari PAC (ada 5 PAC di DPC Partai Demokrat Kota Malang), 1 hak suara DPC, 1 suara DPD, dan 1 suara DPP Partai Demokrat. Jadi, dia tetap bisa terpilih menjadi ketua meski tak mendapatkan suara dari 4 PAC yang walk out tersebut.
“Saya sudah sah jadi ketua dengan minimal 20 persen suara tersebut,” ucapnya.
Sementara saat disinggung soal proses pendaftaran H. Imron melalui DPD Partai Demokrat Jatim, disampaikan bahwa di Partai Demokrat memang ada 3 jalur pendaftaran. Yakni, di DPC, DPD, dan DPP Partai Demokrat.
“Saya memang mendaftar di DPD Partai Demokrat Jatim karena saat itu pendaftaran di DPC sudah ditutup. Saat pendaftaran di DPC memang saya belum punya niat. Kebetulan saat DPD membuka, saya mendaftar karena sudah niat,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam muscab tersebut ada dua calon ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang, yakni H. Imron dan H. Gufron Marzuki. Hasil muscab tersebut telah menetapkan H. Imron sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang.
Diberitakan sebelumnya, aksi demo dilakukan para kader Partai Demokrat Kota Malang dari DPAC Lowokwaru, Klojen, Sukun, dan Blimbing, pada Senin (15/08/2022). Dalam demo itu, mereka menyerukan Mosi Tidak Percaya atas pelaksanaan hasil Muscab ke-IV dan penetapan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang yang diselenggarakan di DPD Partai Demokrat Provinsi Jatim, 7 Juli 2022.
Perwakilan aksi demo kader Partai Demokrat Kota Malang Dariyanto menilai pelaksanaan Muscab ke-IV dan penetapan Ketua DPC tersebut telah menyalahi aturan. Dia mengatakan, 4 pejabat di DPAC Partai Demokrat Kota Malang diduga telah di-Plt-kan untuk melancarkan pelaksanaan muscab dan penetapan ketua.
Dia juga menyebut, pelaksanaan muscab hanya dihadiri satu DPAC. Menurut dia, ada 5 DPAC Partai Demokrat Kota Malang.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
