SURABAYA, Tugujatim.id – Masih soal kebijakan pemerintah tentang impor beras sebanyak 1 juta ton, mendapat beragam respons dari gubernur, bupati, aktivis, hingga akademisi. Mereka sepakat menolak kebijakan impor beras 1 juta ton itu.
Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Timur (Jatim) Durrul Izza Al-Fatawi menyikapi positif atas penolakan dari gubernur, bupati, aktivis, hingga akademisi soal kebijakan impor beras 1 juta ton. Menurut dia, beras merupakan kebutuhan pokok sehingga keamanan dari proses pertanian harus dijaga.
“Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pemerintah yang masih peka terhadap keberlangsungan pertanian dengan menjadi garda kebijakan lokal. Pemimpin memang harus memiliki visi. Kami sudah paham bahwa beras adalah kebutuhan pokok. Mau tidak mau, keamanan petani dalam menjalankan proses pertanian, baik mulai hulu sampai hilir, pemerintah harus hadir,” ucapnya.
Menurut Izza, keamanan harga harus menjadi program pemerintah, jangan sampai ketika harga terjun bebas, pemerintah melihat dari kejauhan saja. Di sisi lain, tawaran yang disampaikan Izza ialah adanya subsidi harga dari pemerintah.
“Kebijakan ideal adalah yang melihat dari semua sektor, ketika beras menjadi makanan pokok, maka pemerintah harus menjaga stabilitas dengan mendorong petani untuk tetap istiqamah dan menjaga keamanan petani,” tuturnya.
“Jangan sampai petani putus asa, dengan tidak menanam dan dampaknya terhadap ketahanan, kemandirian, serta kedaulatan pangan nasional,” imbuhnya.
Izza menegaskan untuk menolak kebijakan impor beras tersebut.
“Tolak impor beras!” ujarnya.
Izza melanjutkan, apabila pemerintah tidak mampu hadir menjaga petani, jangan pernah mengganggu mereka dengan mendatangkan impor beras 1 juta ton. (Rangga Aji/ln)
