SIDOARJO, Tugujatim.id – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau lokasi luberan lumpur di kawasan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Senin (13/07/2026). Peninjauan dilakukan menyusul luberan lumpur Lapindo yang terjadi sejak Jumat (10/07/2026) di titik P10D, sisi utara dan barat pusat semburan, yang berada di dekat jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
Bambang menilai penanganan harus segera dipercepat mengingat lokasi luberan lumpur Lapindo berada di kawasan strategis yang menjadi jalur utama transportasi publik dan distribusi logistik nasional. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam keselamatan masyarakat sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi.
Dalam peninjauan tersebut, Bambang didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani, serta petugas PPLS Arif Firmanto.
Setelah melihat langsung kondisi tanggul dan titik luberan, Bambang meminta penanganan darurat dilakukan secara maksimal agar luapan lumpur tidak meluas ke jalur rel kereta api maupun Jalan Raya Porong.
“Jika tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik maupun logistik karena berada di jalan nasional. Jadi, bukan hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat perekonomian Jawa Timur dan nasional,” kata Bambang.
Dia meminta PPLS mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan pada tanggul. Selain itu, penguatan tanggul di titik-titik yang mengalami penurunan tanah harus segera dilakukan guna mencegah kebocoran maupun luapan susulan.
Selain penanganan fisik, Bambang juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system) sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Menurut dia, sistem tersebut penting agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
“Kami tidak boleh lengah. Penanganan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, mulai dari penguatan tanggul, percepatan pembuangan air lumpur, hingga mitigasi melalui early warning system. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo Harapkan Solusi Permanen
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap PPLS segera menghadirkan solusi permanen atas kebocoran tanggul. Menurut dia, penanganan yang cepat dan tepat diperlukan agar masyarakat tidak kembali dihantui bencana lumpur yang terjadi hampir dua dekade lalu.
“Kami berharap persoalan ini segera ditangani secara tuntas. Jangan sampai masyarakat kembali dihantui peristiwa seperti yang terjadi 20 tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penanganannya berjalan cepat dan tepat,” ujar Mimik.
Baca Juga: Semburan Gas Rungkut Surabaya Mengandung Metana Dipastikan Aman, Beda dengan Lumpur Lapindo
Sementara itu, petugas PPLS Arif Firmanto menjelaskan penurunan tanah di tanggul lumpur memang terjadi di sejumlah titik. Berdasarkan hasil pengukuran, laju penurunan di titik P10D rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter per tahun. Dari total 11 kilometer tanggul, terdapat beberapa titik yang memiliki tingkat kerawanan berbeda, terutama di sisi barat yang berdekatan dengan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
“Jadi penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Dari 11 kilometer tanggul memang kondisinya bervariasi. Area sisi selatan relatif lebih stabil dibandingkan sisi lainnya, terutama di sisi barat,” ujar Arif.
Menurut Arif, penurunan tanggul dipengaruhi karakteristik geologi kawasan Sidoarjo yang merupakan endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah, serta keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek. Karena itu, PPLS akan kembali menghitung tingkat stabilitas tanggul sebelum menentukan elevasi peninggian permanen.
“Kalau kami menghitung stabilitas, beban timbunan akan berpengaruh terhadap kondisi tanggul. Karena itu akan kami hitung kembali sampai elevasi berapa peninggian tanggul yang paling aman untuk penanganan selanjutnya,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Arif, PPLS masih melakukan penanganan darurat melalui peninggian tanggul sekitar satu meter sembari menyiapkan kajian teknis untuk penanganan permanen.
“Ini sebetulnya penanganan darurat. Peninggian tanggul sekitar satu meter, bahkan di beberapa titik kami tambahkan sekitar 0,7 meter,” katanya.
Arif juga memastikan luberan yang terjadi bukan disebabkan meningkatnya volume semburan lumpur. Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, volume semburan saat ini berkisar 27.000 hingga 32.000 meter kubik, jauh lebih rendah dibandingkan saat awal kejadian sekitar dua dekade lalu yang mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik.
“Kalau dibandingkan 20 tahun lalu memang jauh menurun. Dari awal sekitar 100.000 sampai 120.000 meter kubik, sedangkan hasil pengukuran saat ini rata-rata 27.000 sampai 32.000 meter kubik,” pungkas Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Fauzan
Editor: Dwi Lindawati
