MALANG, Tugujatim.id – KONI Kota Malang kini menjadi sorotan Wali Kota Sutiaji soal Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan anggaran 2022. Sebab, KONI bakal menggelar musyawarah olahraga kota (musorkot) sekaligus pemilihan pucuk pimpinan pada 17 Desember 2022.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan baru tahu KONI Kota Malang akan musorkot dalam beberapa hari ke depan. Sayangnya, dia belum menerima pemberitahuan atau undangan atas kegiatan tersebut.
“Bagaimana pertanggungjawaban anggaran Ketua KONI (Kota Malang), kok tidak lapor ke saya,” kata Sutiaji pada Rabu (14/12/2022).
Dia mengatakan, anggaran kegiatan KONI Kota Malang sebagai induk olahraga berasal dari dana APBD. Dengan demikian, KONI wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban itu.
Padahal, dana APBD yang dialokasikan untuk KONI mencapai sekitar Rp18,5 miliar pada 2022. Sedangkan cabang olahraga yang dinaungi sekitar 53 cabor.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyarankan agar KONI Kota Malang memperkuat koordinasi dengan Pemkot Malang maupun DPRD. Selain pembinaan olahraga, ada juga pembinaan administrasi yang bisa diterapkan.
“Karena cabor-cabor menggunakan APBD yang kadang-kadang mereka tidak tahu cara penggunaannya. Mulai pelaporan, SPj, dan lain-lainnya,” kata Made.
Dia berharap kepengurusan KONI ke depannya bisa mengedepankan pembinaan administrasi kepada cabor yang dinaungi. Di sisi lain, Made mengatakan, APBD Kota Malang yang dialokasikan untuk KONI pada 2023 turun jadi Rp15 miliar.
“Jadi untuk 2023 dianggarkan Rp15 miliar, kemarin (2022) kan Rp18,5 miliar. Kami turunkan karena ada masalah-masalah itu,” ungkapnya.
Dia mengakui angka itu terbilang kecil untuk mengembangkan prestasi olahraga Kota Malang. Menurut dia, anggaran untuk KONI idealnya ada di kisaran Rp25 miliar-Rp30 miliar. Namun, tentu dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang jelas.
“Ajukan RAB-nya untuk apa saja. Kalau memang diperlukan dan bisa dipertanggungjawabkan, kami tentu akan mendukung,” ujarnya.
