TUBAN, Tugujatim.id – Fenomena langkanya LPG 3 Kg juga terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga Tuban kesulitan mencari LPG 3 Kg. Kalaupun ada, masih dipersulit dengan menyerahkan kartu identitas dan dibatasi.
“Masyaallah lumayan sulit. Sekarang diminta data KTP,” keluh Kiswatin, warga Kecamatan Bangilan, Tuban.
Kalau pun ada, kata dia, harganya mahal sampai dengan Rp23 ribu per tabung. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp16 ribu per tabung.
Melihat fenomena ini, Anggota DPR RI dari Dapil 9 Tuban-Bojonegoro, Ratna Juwita Sari mengatakan bahwa proteksi yang dilakukan pemerintah berlebihan. “Memang maksud pemerintah baik. Ingin memastikan tabung gas LPJ ini tepat sasaran,” ucapnya.
Kata dia, pemerintah ingin inventarisasi distribusi dengan baik. Namun kelemahannya, tak ada sosialisasi ke bawah dan belum dilakukan mitigasi dari kebijakan ini. “Seperti ini kan lagi-lagi masyarakat menjadi korban, yang memang sangat membutuhkan,” ucap Ratna.
Anggota Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari pegiat UMKM yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. “Masak mereka mau menggunakan minyak gas atau kayu bakar? Padahal mereka sangat membutuhkan banget,” ucapnya.
Istri dari Ketua Umum KONI Tuban ini berharap, Pertamina Patra Niaga segera mencarikan solusi untuk masyarakat maupun UMKM yang bergantung pada LPG 3 Kg. “Jangan dipersulit. Kalau memang masyarakat yang berhak ya diberikan haknya. Sedangkan untuk masalah distribusi diperbaiki ya, diomongkan lagi. Kalau kuotanya masih ada ya diberikan,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan, di Komisi VII DPR RI masih ada perdebatan terkait permasalahan ini, apakah mau subsidi barang atau orangnya. Begitu pula data dari pemerintah, baik DTKS maupun Regsostek belum ada. “Sehingga kami subsidi pada tahun 2023 dikeluarkan untuk masyarakat yang berhak menerima,” pungkasnya.
Reporter: Rochim
Editor: Lizya Kristanti
