MOJOKERTO, Tugujatim.id – Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau badan ad hoc bisa berasal dari multidisiplin dan profesi. Berbagai latar belakang pendidikan diterima oleh KPU Mojokerto sepanjang memenuhi syarat administrasi sekaligus dapat melewati tahapan tes mulai tertulis hingga wawancara.
“Meskipun sedang studi atau belajar, misalnya statusnya mahasiswa, monggo. Boleh saja ikut dan berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu pada November nanti. Karena tidak ada batasan spesifik dari KPU Pusat tentang pekerjaan mana saja yang harus diterima sebagai penyelenggara Pemilu,” ucap Muslim Bukhori, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto di sela tes wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (21/5/2024).
Penyelenggara Pilkada yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, bagi Muslim, justru menambah nilai lebih bagi Pilkada. Artinya, peran serta masyarakat untuk menjadi penyelenggara Pilkada mendapat antusiasme bagus.
“Terutama bagi kaum muda seperti mahasiswa. Jadi tidak ada perbedaan antara penyelenggara Pemilu Februari lalu dengan Pilkada November mendatang. Sama-sama boleh diikuti mahasiswa, pokoknya bisa lolos serangkaian tes,” ujarnya.
Kebutuhan tenaga PPS sendiri untuk Pilkada Kabupaten Mojokerto 2024 sejumlah 912 orang. Artinya tiga orang dikali jumlah desa atau kelurahan di Kabupaten Mojokerto. “Lalu hari ini (21/5/2024) hingga Kamis (23/5/2024) nanti masih tes wawancara. Soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) nanti masih cukup lama proses penetapannya,” lanjut Muslim.
PPS nantinya mempunyai masa kerja selama delapan bulan dengan honor untuk Ketua PPS sejumlah Rp1.500.000 dan anggota sejumlah Rp1.200.000 per orang. “Hari ini (21/5/2024) sekitar 1200 orang lebih yang ikut wawancara. Kami bagi dalam beberapa gelombang. Untuk honor, seperti telah disebutkan tadi,” tandas Muslim.
Terpisah, salah satu calon anggota PPS yakni Abdul Ajiz mengatakan dirinya sudah tiga kali menjadi penyelenggara Pemilu. Mulai Pemilu 2014, berlanjut Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 lalu. Dari berbagai Pemilu yang diikuti oleh Abdul Ajiz, dirinya berharap pemakaian scan atau mesin pemindai digunakan kembali saat Pilkada November nanti.
“Kami harap kemudahan seperti Pemilu Februari lalu, yakni memakai scan. Jadi formulir tidak perlu isi tangan semua,” tandas warga Belok, Trowulan, Kabupaten Mojokerto tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Hanif Nanda Zakaria
Editor : Darmadi Sasongko
