SURABAYA, Tugujatim.id – Peran media, terkhusus media lokal menjadi pilar demokrasi dan pengawal integritas kinerja pemerintah. Kehadiran media dengan fungsinya menjadi penyeimbang lewat produk-produk dengan kritik yang membangun.
“Media bukan hanya menyampaikan informasi dari pemerintah, tetapi juga menjadi penyeimbang dengan kritik-kritik yang membangun,” tegas Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (17/7/2025).
Adhy Karyono membuka Jatim Media Summit (JMS) 2025. Program ini telah memasuki tahun ketiga yang merupakan kolaborasi antara beritajatim.com, suara.com, dan International Media Support (IMS). Selama kegiatan diisi serangkaian workshop, awarding dan peluncuran program yang diikuti perwakila media lokal di Jawa Timur, pada Kamis (17/7/2025).
Adhy juga menyinggung soal tantangan efisiensi birokrasi dan gempuran arus informasi di media sosial. Posisi pemerintah dan media lokal berada dalam situasi yang sama di mana pada era disrupsi digital pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik bahkan telah melampaui media arus utama.
“Kami berusaha bekerja dengan baik, sistemik, sesuai aturan, tepat sasaran. Tapi belum tentu dianggap bekerja kalau tidak diliput media,” ungkapnya.
Ia menyoroti kaburnya batas antara pejabat publik dan influencer akibat pesatnya kemajuan teknologi digital. sehingga menurutnya, semakin menekankan pentingnya keberadaan media dalam mendokumentasikan proses, bukan hanya hasil akhir dari kerja-kerja pemerintahan.
“Kita sudah tidak bisa membedakan mana gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas dengan influencer. Gempuran teknologi itu besar sekali,” ucapnya.
Adhy menegaskan juga terkait pendanaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengurangi alokasi anggaran untuk publikasi. Namun, diakui bahwa pemerintah menghadapi tantangan baru dengan menjamurnya media baru yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor ini.
“Uangnya cukup, tetapi lapangan pekerjaan di pers makin banyak jumlahnya. Kita harus memilih, pers mana yang kita ajak kerja sama,” tuturnya.
Belanja pemerintah untuk publikasi harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan media. Ia menekankan bahwa pemerintah bukan hanya konsumen informasi, melainkan juga harus menjadi pendorong agar media tetap hidup dan mampu menyuarakan kebenaran di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi digital.
“Governance spending penting menjadi trigger untuk media bisa tetap bergerak,” tambahnya.
Adhy mengajak seluruh pihak menjadikan Jatim Media Summit 2025 sebagai ruang diskusi strategis dalam merumuskan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan media lokal di tengah tantangan yang terus berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Fajrus Sidiq
Editor: Darmadi Sasongko
