TUBAN, Tugujatim.id – Pasca Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memarahi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Tuban soal penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban yang seharusnya dicairkan kali ketiga. Namun, dinso baru menyalurkan bantuan kali kedua, Sabtu (24/07/2021).
Kepala Dinsos dan P3A Tuban Eko Julianto saat dikonfirmasi mengatakan, setelah mendapatkan arahan dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky pada Minggu (25/07/2021), satu bulan BPNT yang tersisa segera disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).
“Sejak hari Minggu sudah mulai melayani 3 bulan,” kata Eko Julianto lewat pesan singkatnya kepada Tugu Jatim, Senin (26/07/2021).
Meski sudah dicairkan yang satu bulan, masih kata mantan Kabag Kesra Pemkab Tuban ini, penyaluran masih secara bertahap.
“Secara bertahap, Mas. Karena faktor ketersediaan komoditas pangannya,” ucap Eko.
Sementara itu, terkait penyaluran yang tersisa dan disinyalir bunganya akan diperoleh ke pihak lainnya, seperti yang dikatakan Risma.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Cabang BNI Tuban Eri Prihartono menuturkan, mekanisme pencairan BPNT dilaksanakan setelah ada penugasan dari pemerintah dalam hal ini Kemensos berupa SP2 untuk melaksanakan top e-wallet penyaluran BPNT ke masing-masing rekening KPM.
Isinya pun berupa kuota limit bantuan yang bisa ditransaksikan untuk menebus komoditas sembako di agen-agen BNI/e-Warung. Adapun nilai kuota setiap bulannya sebesar Rp 200.000 yang penebusannya dirupakan komoditas atau non cash.
Diketahui bahwa penyaluran dana di kartu BPNT bukan berupa saldo, tapi kuota limit transaksi. Sementara itu, mekanisme pencairan setelah dilakukan transaksi penebusan komoditi oleh KPM di Agen46, maka sistem akan mendebet rekening bansos Kemensos yang ada di kantor pusat.
“Isi dalam kartu bisa dilakukan pengecekan ketika KPM datang ke agen, yang nantinya terlihat nominalnya Rp 200 ribu di mesin EDC,” ujar Kepala Cabang asal Madura ini.
Diberitakan sebelumnya, BNI berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia lebih awal. Hal itu sebagai upaya BNI mendukung program pemerintah terkait penyaluran bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program sembako/BPNT di masa PPKM seperti saat ini.
“Upaya percepatan penyaluran bansos yang kami lakukan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi sebelumnya dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi (Menko Marives) pada 22 Juli 2021,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar seusai memimpin meeting virtual dengan seluruh Pemimpin Kantor Wilayah dan Cabang BNI beberapa waktu lalu.
