MALANG, Tugujatim.id – Belakangan aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kota Malang. Namun, aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat akan dibubarkan oleh aparat. Tak ayal, beberapa pihak pun menilai jika pembubaran paksa tersebut berbau diskriminatif.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan klarifikasi bahwa aksi pemberhentian unjuk rasa bukan karena diskriminatif. Melainkan sebagai upaya preventif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.
Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, pihaknya akan selalu terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Terlebih saat disampaikan dengan cara yang damai.
“Saya tegaskan tidak ada yang namanya diskriminasi. Menyuarakan aspirasi diperbolehkan namun haruslah memperhatikan situasi,” ujarnya.
Imbauan tersebut juga dilatari masa pandemi yang belum usai serta pelaksanaan PPKM Mikro. Ditambah dengan munculnya kluster panti asuhan yang yang sempat mencuri perhatian beberapa waktu lalu.
“Pandemi ini masih ada di tengah tengah kita. Bisa hadir kapan dan dimana pun. Seperti halnya, yang tak kita duga dan perkirakan, COVID-19 juga sempat menyasar sebuah panti. Kita tidak akan mengambil resiko setiap potensi yang dapat memunculkan klaster klaster baru. Sekali lagi penghentian unjuk rasa mempertimbangkan hal itu,” tambahnya.
Menurut Sutiaji, aksi pembubaran oleh petugas kerap kali dilakukan. Salah satunya melalui Operasi Penegakan oleh Pemkot bersama Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang.
Operasi tersebut terus digencarkan seiring dengan memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan.
“Pada operasi penegakan, kita sering menghentikan kegiatan sosial, gelar hajatan, nikah saja pernah kita bubarkan. Artinya tidak tebang pilih, dan juga bisa dilihat sebelum pandemi, Kota Malang selalu memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi,” imbuh pria yang juga menjadi Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang itu.
Pun, Sutiaji meyakini bahwa semua warga Arema bertekad untuk segera terbebas dari Covid-19. Sehingga ia menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan disiplin protokol dengan 6M.
Yakni, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas serta meningkatkan imun
“Atas dasar itu, segala bentuk kegiatan yg berdampak pada rawannya penyebaran Covid-19 termasuk aksi unjuk rasa kita hentikan. Jadi ndak benar kalau tindakan itu penghentian unjuk rasa diskriminasi,” tegasnya. (fen/gg)
