JAKARTA, Tugujatim.id – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam memperbarui data penerima bantuan sosial mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Melalui verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab Jember menemukan lebih dari 14 ribu penerima bantuan sosial yang tercatat telah meninggal dunia.
Temuan tersebut diperoleh setelah seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jember diterjunkan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan terhadap data masyarakat yang masuk dalam Desil 1 DTSEN.
Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait mengungkapkan, dari 16.775 penduduk Desil 1 DTSEN yang teridentifikasi meninggal dunia, sebanyak 14.462 orang telah diterbitkan akta kematiannya.
Baca Juga: 20 Ribu ASN di Jember Turun Verifikasi Warga Miskin, Ribuan Data Bansos Bermasalah Ditemukan
“Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 10.480 penerima bantuan PBI Jaminan Kesehatan, 2.845 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dan 3.317 penerima bantuan sembako atau BPNT yang telah meninggal dunia,” ujar Gus Fawait saat audiensi dengan Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (24/06/2026).
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah pusat memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini verifikasi desil satu sudah selesai dan ke depan kami akan melanjutkan pada desil dua hingga desil empat atau lima,” katanya.
Wamensos Apresiasi Jember Turunkan Seluruh ASN
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Jember yang melibatkan seluruh ASN dalam proses verifikasi dan validasi data.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah sangat membantu pemerintah pusat dalam mempercepat pemutakhiran DTSEN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check. Itu sangat membantu pemerintah pusat dan membantu Kemensos juga,” ujar Agus Jabo.
Dia menjelaskan, pemerintah saat ini mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan data DTSEN semakin akurat. Hal tersebut penting agar program bantuan sosial maupun program Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Data Akan Dibersihkan dan Dimutakhirkan
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemensos meminta agar hasil verifikasi segera disampaikan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemensos untuk dilakukan proses pemadanan dan pembersihan data (cleansing).
“Nanti segera disampaikan ke Pusdatin. Setelah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear, data tersebut dapat dimutakhirkan dan kuota bantuan bisa disesuaikan,” kata Agus Jabo.
Selain pemutakhiran DTSEN, Pemkab Jember juga menyatakan kesiapan membantu verifikasi data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan pangan lainnya.
Pemerintah daerah menilai masih diperlukan pengecekan lapangan untuk memastikan tidak ada penerima bantuan yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
Sekolah Rakyat Jadi Bahasan Bersama
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Brebes turut melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Kemensos.
Pemkab Brebes menyampaikan adanya calon siswa dari keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diterima karena keterbatasan kuota. Mereka juga mengusulkan penyesuaian jumlah rombongan belajar (rombel) agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan melalui program tersebut.
Baca Juga: Viral ASN Jember Jatuh saat Verval Data Kemiskinan, Ini Tanggapan Bupati Gus Fawait
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menjelaskan bahwa kapasitas penerimaan siswa saat ini masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni maksimal 270 siswa untuk setiap titik Sekolah Rakyat.
Dia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Persoalan kuota ini akan kita diskusikan lebih lanjut,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
