MOJOKERTO, Tugujatim.id – Eskalasi Konflik Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dampaknya pun mulai dirasakan oleh negara lain, termasuk Indonesia.
Pemkab Mojokerto memetakan dampak dari konflik tersebut, terutama gangguan jalur logistik yang melewati Selat Hormuz. Selat tersebut dilalui sekira 20% distribusi minyak dunia, termasuk ke Tanah Air.
Kondisi ini memantik lonjakan harga energi, kondisi geopolitik tidak stabil yang berimbas pada tekanan perekonomian global dan berdampak pada Indonesia, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan investasi dan aktivitas ekspor.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sigap dan adaptif saat menghadapi situasi global yang tidak kondusif. Ia juga menekankan untuk menjaga stabilitas harga, terutama harga kebutuhan pokok, untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Dinamika akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, nasional maupun daerah. Maka dari itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif bersama,” urainya, Sabtu (28/03/2026).
Selain itu, Bupati Albarraa turut mendorong penguatan perlindungan sosial untuk warga miskin dan rentan, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai. Efisiensi serta penataan ulang APBD menjadi upaya penting melalui prioritas belanja berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi agenda yang tidak produktif.
Dampak konflik global ini diprediksi bakal menekan industri olahan dan UMKM sebab meroketnya harga energi dan bahan baku. Kondisi menaikkan risiko pengangguran dan kemiskinan bila daya beli menurun.
Pada level daerah, tekanan akibat konflik geopolitik ini diprediksi berdampak pada belanja pemerintah, transfer ke daerah menurun, berikut prioritas kebijakan bergeser pada fokus stabilisasi harga dan bantuan sosial.
Maka, Pemkab Mojokerto menekankan penguatan ketahanan pangan lewat monitoring harga pangan berkala dan penguatan rantai pasok. Selain itu, ketahanan energi turut dikuatkan melalui efisiensi seluruh sektor.
“Kewaspadaan fiskal adalah kunci agar kebijakan daerah tetap responsif serta tidak membebani keuangan (daerah) secara berlebihan,” tandas Bupati Albarraa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko
