BATU, Tugujatim.id – Kabar buruk dialami Pemkot Batu. Sebab, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) memberikan rapor merah alias nilai jelek soal kinerja dalam sejumlah sektor. Mulai tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum, hingga pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Apa penyebabnya?
Kemenkeu menggolongkan nilai Pemkot Batu ke dalam nilai E untuk Kemandirian Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Batu. Sementara untuk Kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah juga dinilai E. Dari angka minimal 95, Kota Batu hanya mendapatkan 26. Dalam hal pelayanan dasar publik, angka partisipasi murni mendapatkan nilai C.
Untuk sektor lainnya, peta mutu pendidikan di Kota Batu juga masuk kategori penilaian E. Tak hanya itu saja, penilaian E juga diberikan kepada sektor balita yang mendapatkan imunisasi lengkap.
Sejumlah sektor lain yang dinilai bisa diakses pada situs resmi Kemenkeu pada laman Dana Insentif Daerah (DID). Untuk diketahui, DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi penilaian yang diterima Pemkot Batu, anggota DPRD Nurochman berharap, nilai itu bisa menjadi bahan untuk mengoreksi diri. Sebab, baik buruknya kinerja itu nantinya akan berpengaruh pada dana insentif daerah dari dana APBN.
”Saya kira perlu segera dievaluasi menyeluruh,” tegas politikus PKB ini.
Nurochman menjelaskan, PAD Kota Batu bisa dibilang masih minim. Tak seperti yang digembor-gemborkan bahwa ekonomi daerah terus bertumbuh.
“Seharusnya PAD berbanding lurus dengan klaim pertumbuhan ekonomi. Nyatanya, target PAD Kota Batu tidak pernah tercapai, masih selalu di bawah Rp200 miliar,” ujarnya.
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto agar eksekutif introspeksi agar tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Sebagai pemerintah, perlu langkah inovasi pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurut dia, padahal anggaran untuk tunjangan para pegawai di Pemkot Batu cukup besar. Namun ternyata nilainya masih begitu-begitu saja. Ke depan, pihak legislatif akan pikir-pikir lagi untuk menyetujui anggaran tunjangan untuk pegawai dinas.
Heli mengatakan, dari pihak legislatif juga beberapa kali sudah mengoordinasikan hal itu. Namun, tidak terlihat kinerja yang signifikan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pegawai sudah mendapatkan gaji dan TPP. Tapi, ternyata capaian kinerjanya tidak maksimal. Kan mereka dapat TPP yang besar, tapi hasil kinerjanya kayak gitu, sangat disayangkan,” ujarnya.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
