SURABAYA, Tugujatim.id – Menyiasati kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menghemat pengeluaran daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebagai upaya menekan biaya operasional di tengah kenaikan BBM non subsidi, pihaknya telah menggunakan mobil listrik sebagai alat bantu mobilitas dan operasional.
Sedangkan kendaraan yang menggunakan BBM dijual dengan menggunakan proses lelang. Proses lelang ini dipilih untuk menjaga transparansi, agar masyarakat juga dapat memantau.
“Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik,” kata Wali Kota Eri, Kamis (25/06/2026).
Selain mengganti kendaraan BBM dengan listrik, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan motor untuk mobilisasi yang bersifat ringan. Motor Dipilih karena lebih praktis dan juga hemat tenaga.
“Langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM,” tambahnya.
Beberapa Kendaraan Berat Tetap Menggunakan BBM
Namun Eri menuturkan tidak semua kendaraan operasional diganti dengan mobil listrik. Untuk pekerjaan berat, kendaraan BBM masih menjadi pilihan, seperti armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga armada pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.
Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat dapat memperoleh akses BBM subsidi.
“Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi,” tuturnya.
Wali Kota Eri menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional daerah.
“Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Husni Habib
Editor: Mochamad Abdurrochim
